Ecodrain

Go Green! The Most Cost Effective Ways to Live

BPPSPAM Persiapkan Rancangan PP Terkait Air Minum

Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) turut mempersiapkan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang baru terkait air minum. Sehubungan dengan hal itu, BPPSPAM menghimpun semua pendapat terutama dari mantan pejabat di lingkungan PUPR. Ketua BPPSPAM Tamin M. Zakaria Amin, menilai pendapat maupun masukan dari  para senior sektor air minum ini sangat diperlukan agar RPP yang disusun semakin lengkap.

Pembuatan RPP baru dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (SDA) dan mengakibatkan semua peraturan turunan undang-undang itu tidak berlaku lagi, termasuk Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
“Kita berniat mendapat arahan dari bapak-bapak senior, apa yang harus kami perhatikan dalam menyiapkan PP nanti. Tentu dengan kondisi terkini. Sebagaimana kita ketahui untuk mengisi kekosongan didalam putusan MK diberlakukan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan,” ujarnya saat menggelar rapat tersebut di ruang pertemuan BPPSPAM, Jakarta, (2/3/2015).

Para mantan pejabat yang turut hadir diantaranya Agus Wijanarko (Mantan Sekjen Kementerian PU), Rachmat Karnadi (Mantan Ketua BPPSPAM), dan Budiman Arief (Mantan Sekjen Departemen PU). Dalam dialog tersebut, Agus Wijanarko menyoroti mengenai fungsi PUPR sektor air minum, dimana dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2004 diatur mengenai SDA. Baginya SDA tidak hanya pengairan. Ia juga berharap, nantinya BPPSPAM memiliki landasan hukum yang kuat baik dari PP maupun Peraturan Menteri, sehingga dapat memperkuat tugas dan fungsinya.

Budiman Arief menambahkan, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 merupakan peraturan yang belum lengkap, karena dibuat jauh sebelum era reformasi. Sehingga perlu dibuat peraturan-peraturan yang lebih lengkap untuk menutupi kekurangan dari undang-undang tersebut.

Sementara itu, Rachmat Karnadi menilai akan lebih baik fokus dari BPPSPAM maupun PUPR terkait apa yang menjadi fokus dari para pemohon yang mengajukan gugatan ke MK. Salah satunya yang menyoroti masalah air minum dalam kemasan. “Jadi fokuskan saja apa yang menjadi konsen mereka (para pemohon), jangan sampai dengan undang-undang baru terbentuk, malah air dalam kemasan masih tetap ada tanpa ada pengaturan yang jelas,” tuturnya.

Rapat itu juga dihadiri Anggota BPPSPAM, yakni M. Aulawi Dzin Nun, Syamsul Hidayat, Ir. Setio Djuwono, dan Syaiful. Selain itu turut hadir Sekretaris BPPSPAM, Rina Agustin Indriani, dan  beberapa kepala bidang di lingkungan BPPSPAM, yaitu Kepala Bidang Kajian Kebijakan dan Program, Diana Kusumastuti, Kepala Bidang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Pelayanan, Marsaulina, dan Kepala Bidang Analisis Keuangan, Investasi, dan Promosi, Adi Susetyo. Hen

* Sumber: BPPSPAM-net dalam http://www.pu.go.id

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on Maret 4, 2015 by .
%d blogger menyukai ini: