Ecodrain

Go Green! The Most Cost Effective Ways to Live

PENGEMBANGAN SPAM PASCA PEMBATALAN UU SDA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Keputusan Mahkamah Konstitusi pada 18 Februari 2015 lalu untuk membatalkan secara keseluruhan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) berimplikasi serius terhadap upaya pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM). Target 100% akses air minum aman pada tahun 2019 terancam tidak dapat tercapai. Potensi pendanaan yang diharapkan berasal dari pihak swasta tidak lagi memiliki landasan yuridis. Padahal dari kebutuhan pembiayaan pengembangan SPAM sampai dengan tahun 2019 sebesar Rp. 274,8 Trilyun untuk melayani 108 juta jiwa, tidak kurang dari 15% persennya (Rp. 41,22 Trilyun) diharapkan dari dukungan badan usaha/Swasta melalui mekanisme KPS (Kerjasama Pemerintah Swasta) dan B to B (Business to Business), maupun CSR.

Menurut keputusan MK, UU 7/2004 SDA bertentangan dengan UUD 1945. Dimana pengusahaan air oleh swasta bertentangan dengan semangat hak penguasaan oleh negara atas air sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Pertimbangan majelis hakim diantaranya, UU SDA mengandung muatan penguasaan dan monopoli atas sumber daya air yaitu pada Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 9, Pasal 26 ayat (7), Pasal 80, Pasal 45, dan Pasal 46 UU SDA. Muatan ini bertentangan dengan prinsip sumber daya alam harus dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Selain itu UU SDA juga membuat penggunaan air condong digunakan untuk kepentingan komersial. Akibatnya UU ini menghilangkan tanggungjawab negara dalam pemenuhan kebutuhan air. Selanjutnya, majelis hakim menilai kebutuhan masyarakat terhadap air semakin meningkat, pada akhirnya akan mendorong nilai ekonomi air menguat dibanding nilai dan fungsi sosialnya. Sehingga kondisi ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antar wilayah dan berbagai pihak yang terkait dengan sumber daya air. Apalagi mengingat pengelolaan sumber daya air yang lebih berpegang pada nilai ekonomi akan cenderung memihak pada pemilik modal dan mengabaikan fungsi sosial sumber daya air.

Disatu sisi, dalam penyediaan air minum disadari membutuhkan biaya investasi yang sangat besar, mengingat makin menurunnya kualitas dan kuantitas air baku akibat pencemaran dan kerusakan lingkungan. Beban kebutuhan air minum yang makin meningkat seiring pertumbuhan penduduk yang pesat mendorong pemerintah mencari solusi pembiayaan pengembangan SPAM dari sumber-sumber alternatif. Diharapkan dengan pembiayaan alternatif dapat mempercepat target pemerintah dalam pelayanan publik dalam hal ini penyediaan air minum yang aman. Bagi masyarakat, diharapkan dapat meningkatkan derajat kesehatan melalui konsumsi air minum aman dengan harga yang terjangkau.

Target Pengembangan SPAM dan Keterlibatan Swasta

Target pemerintah sendiri mengacu pada target MDG’s bidang air minum yakni sebesar 68,87% penduduk Indonesia akan memperoleh akses air minum yang aman pada tahun 2015, dengan proporsi untuk perkotaan sebesar 75,29% dan perdesaan sebesar 65,81%. Target sampai dengan tahun 2019 yakni 100% penduduk Indonesia memperoleh akses air minum (100% perkotaan, 100% perdesaan). Sehingga terdapat gap sebesar 26,7% dari kondisi eksisting 2013 sebesar 67,73%. Untuk itu diharapkan selama kurun waktu 2015-2019 dengan pencapaian akses 5,34%/tahun. Suatu pertumbuhan pencapaian yang relatif tinggi dibandingkan pertumbuhan pelayanan selama kurun waktu 2009-2013 yang hanya 4,8%/tahun.

Keterlibatan Swasta sendiri diharapkan misalnya dalam mekanisme KPS dimaksudkan untuk (Bappenas, 2007): 1).Menjamin kestabilan keuangan (financial stability) sehingga perlu diciptakan manajemen keuangan yang lebih inovatif, fleksibel dan efektif; 2).Membantu Pemerintah untuk membiayai dan mengoperasikan prasarana dan sarana SPAM terbangun; 3).Pertimbangan efisiensi; 4).Pertimbangan adanya teknologi baru yang digunakan swasta; 5).Mempercepat peningkatan cakupan dan kualitas pelayanan; dan 6).Reinventing Government.

Belajar dari pelibatan swasta dalam pengembangan SPAM, misalnya di DKI Jakarta yang dikelola oleh 2 (dua) mitra kerja sejak tahun 1997 yaitu PT. Palyja dan PT. Aetra Air (dulunya PT. Thames PAM Jaya sampai dengan 2006), dengan kontrak kerja selama 25 tahun. Ternyata dari penilaian kinerja pelayanan (2012) oleh Badan Regulator Pelayanan Air Minum DKI Jakarta menunjukan cakupan pelayanan SPAM oleh PT. Palyja (sebelah Barat DKI Jakarta) secara wilayah 61,83%, sementara di Timur PT. Aetra Air cakupan pelayanan 58,61%, atau rata-rata DKI Jakarta hanya 60,22%, akan tetapi dari segi jumlah jiwa penduduk yang terlayani baru mencapai 32,78% masih jauh dari target MDGs 2015. Dibandingkan misalnya dengan Kota Surabaya cakupan pelayanan mencapai 85,50%, Kota Palembang 93% dan Banjarmasin 98,50%, yang notabenenya dilayani oleh PDAM “plat merah”. Dari segi kualitas, baru 49,4% layanan PT. Palyja layak minum dan 14% layanan PT. Aetra Air layak minum, dibandingkan dengan hampir 100% layanan PDAM Tirtanadi Medan yang layak minum. Kelihatannya dugaan pemohon pembatalan UU SDA (PP Muhammadyah, Perkumpulan Vanaprastha, dan beberapa pemohon perseorangan) terbukti karena keterlibatan swasta dalam pengembangan SPAM ternyata lebih bertujuan komersil, seperti terjadi dalam pengelolaan SPAM di DKI Jakarta, dimana pihak swasta hanya fokus pada wilayah yang “menguntungkan”, sementara pada wilayah dengan tarif sosial terpinggirkan.

Menuju Pengembangan SPAM Pro Rakyat

Dari berbagai fakta diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelibatan swasta dalam pengembangan SPAM hanya membawa pengelolaan SPAM kepada komersialisasi air, sehingga nilai dan fungsi sosial air terlupakan. Hak untuk semua warga negara untuk mendapatkan akses air minum yang aman terancam. Ini sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, terutama pasal 33 dimana prinsip sumber daya alam harus dikuasai negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Jangan sampai ada preseden buruk munculnya UU SDA mencerminkan ketidakmampuan pemerintah menjamin hak-hak dasar warga negara. Pembatalan UU SDA seyogianya menjadi tonggak baru bagi upaya pengembangan SPAM yang Pro Rakyat. Sehingga dirasakan perlu segera meninjau lagi kebijakan dan strategi pengembangan SPAM agar lebih pro rakyat. Beberapa pertimbangan rumusan kebijakan dan strategi pengembangan SPAM Pro Rakyat sebagai berikut.

Prioritas utama dalam pengusahaan air diberikan kepada BUMN atau BUMD. Manajemen pengelolaan SPAM pada kawasan perkotaan maupun regional harus diserahkan kepada BUMN/BUMD. Sementara pengelolaan SPAM Perdesaan diserahkan kepada kelompok masyarakat dan atau BUMD/UPTD. Penerapan prinsip-prinsip pembiayaan Full Cost Recovery (FCR) perlu dikaji kembali, dengan mengoptimalkan keberpihakan kepada kelompok masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terkait hak-haknya mendapatkan akses air minum yang aman.

Optimalisasi Pembiayaan dari Sumber Lain yang Tidak Membebani Pemda/PDAM dan Pelanggan. Terdapat alternatif lain pembiayaan pengembangan SPAM yang tidak membebani masyarakat seperti berasal dari CSR/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang adalah tanggung jawab sosial perusahaan terkait kontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan. Sumbangsih CSR terhadap pengembangan SPAM belum banyak dilakukan, sehingga peluang kegiatan ini sangat besar. Karena keterbatasan pendanaan CSR sehingga alokasinya adalah pada SPAM Perdesaan dan atau SPAM Permukiman kumuh/MBR. Selain itu terdapat alternatif lain pinjaman bagi Pemerintah Daerah/Penyelenggara SPAM seperti PIP (Pusat Investasi Pemerintah), Pinjaman Perbankan dan Obligasi. Sumber pembiayaan ini agar melalui kajian mendalam agar jangan sampai membebani masyarakat pelanggan.

Mengupayakan Efesiensi dan Efektivitas Pengembangan SPAM. Sesuai dengan draf KSNP-SPAM 2015-2019, dilakukan melalui kegiatan penyehatan PDAM (baru 50% PDAM yang sehat), optimalisasi dan rehabilitasi prasarana dan sarana SPAM yang telah terbangun (terdapat idle capacity mencapai 22.000 l/detik), meminimalisasi kehilangan air (secara nasional mencapai 33%) serta pengembangan unit produksi dan distribusi untuk memenuhi kualitas air minum. Target 100% akses air minum aman dapat di-review kembali, sesuai kemampuan pembiayaan Negara.

Peninjauan Ulang dan Penyesuaian Peraturan-peraturan terkait. Saat ini ratusan kabupaten/kota telah atau sedang menyusun peraturan tentang sistem penyediaan air minum (SPAM) dengan mengacu pada UU SDA. Permasalahannya, berbagai perda maupun perbup/perwali tersebut memberikan kesempatan bagi pihak swasta untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM. Kesempatan bagi pihak swasta diberikan karena berbagai peraturan tersebut mengacu pada UU SDA maupun peraturan pelaksananya, yaitu PP No. 16/2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.

Menjaga kualitas dan kuantitas Air Baku. Kualitas air baku yang baik akan mengefisiensikan biaya investasi unit produksi/WTP (Water Treatment Plant), karena unit proses pengolahan di WTP akan disesuaikan karakteristik air baku. Selain itu biaya operasional dan pemeliharaan akan sangat murah. Dengan demikian air yang akan dijual akan semakin terjangkau oleh masyarakat. Upaya mempertahankan kuantitas air baku pada musim kemarau juga penting dilakukan. Kuantitas air yang aman menjaga cakupan pelayanan tetap. Keterpaduan dan sinergi berbagai pihak dalam upaya konservasi serta pencegahan pencemaran sumber air baku merupakan kunci keberhasilannya.

Pengalokasian APBN/APBD sesuai kebutuhan pengembangan SPAM. Kekurangan pembiayaan Rp. 41,22 Trilyun (5 tahun) kira-kira Rp. 8,2 Trilyun/tahun sebenarnya tidaklah terlalu besar, bila dibandingkan penerima manfaat sejumlah 16,2 juta jiwa. Seyogianya para penyelenggara negara, baik di eksekutif maupun di legislatif memprioritaskan pengembangan SPAM secara memadai. Rasanya sangat tidak adil bila dibandingkan dengan pembangunan Sea Giant Wall (NCICD) di teluk Jakarta yang dilanjutkan padahal biayanya mencapai Rp. 280 Trilyun sementara penerima manfaat hanya 2-3 juta warga DKI Jakarta.

Diharapkan dengan pembatalan UU SDA tidak memperlemah pengembangan SPAM akan tetapi justru membawa semangat baru, yakni semangat pengembangan SPAM Pro Rakyat. Semoga.

* * *

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on Maret 2, 2015 by .
%d blogger menyukai ini: