Ecodrain

Go Green! The Most Cost Effective Ways to Live

OPERASI TPA REGIONAL KAWATUNA : SUATU TINJAUAN KRITIS

Tempat pemprosesan akhir sampah atau selanjutnya disingkat TPA hakikinya merupakan tahapan akhir dari proses penanganan sampah yang aman dan ramah lingkungan, akan tetapi dalam pelaksanaannya dikarenakan keterbatasan pembiayaan, kapasitas SDM, serta minim dan atau tiadanya reduksi sampah di sumber, menyebabkan pembebanan berlebihan terhadap TPA baik ditinjau dari pemanfaatan lahan maupun beban pencemaran lingkungan. Beranjak dari berbagai ‘bencana lingkungan’ beberapa tahun lalu, seperti pada longsornya TPA Leuwigajah 21 Februari 2005 yang memakan korban jiwa 143 orang, ledakan TPA Bantar Gebang 10 Agustus 2011 dengan korban tewas 3 orang, kebakaran di TPA Suwung Bali Oktober 2012, dan kebakaran TPA Jatibarang Semarang pada 22-24 September 2014 serta kasus-kasus TPA lainnya di Indonesia, menunjukan bahwa pengelolaan sampah di TPA membutuhkan perhatian yang serius oleh semua pemangku kepentingan tanpa terkecuali.

Wilayah Kota Palu dan kota-kota sekitarnya saat ini telah dilayani oleh TPA Regional Kawatuna. TPA ini didisain dan dibangun sebagai TPA dengan metode Sanitary Landfill, dimana TPA dilengkapi dengan fasilitas pengendalian leachate (lindi), fasilitas pengendalian gas dan bau hasil dekomposisi sampah, fasilitas pengendalian vektor penyakit, dan beberapa fasilitas penunjang dan fasilitas operasional serta terkini fasilitas pengolahan Biogas menjadi Energi Listrik (kerjasama dengan Pemerintah Kota Boras Stad, SWEDIA). Secara sederhana metode sanitary landfill menurut Enri Damanhuri (2006), yaitu mengurug sampah ke dalam tanah dengan menyebarkan sampah secara lapis per-lapis yang tipis di suatu lokasi yang telah disiapkan, kemudian dipadatkan dengan alat berat, dan pada akhir hari operasi ditutup dengan tanah penutup.

OPEN DUMPING VS SANITARY LANDFILL

Pada tinjauan kami ke TPA Kawatuna pada awal Februari 2015, menunjukan operasional pengelolaan sampah masih dengan paradigma lama yakni open dumping. Dimana sampah diurug dan ditimbun secara tidak sistematis. Timbunan sampah dengan ketinggian 1-2 meter pada semua sub zona/area di lokasi landfill (lahan urug) tahap I dibiarkan tanpa tanah penutup. Diperkirakan timbunan sampah tanpa tanah penutup ini telah berlangsung lebih dari 15 hari. Kondisi ini tentunya sangat memprihatinkan karena tujuan awal pembangunan TPA Kawatuna agar sampah warga kota Palu dan sekitarnya tertangani secara aman bagi lingkungan dan manusia tidak terwujud.

Terdapat dampak-dampak negatif yang potensial apabila metode open dumping terus dibiarkan berlangsung, sekalipun telah tersedia lapisan pelindung/liner dasar (geomembran HDPE) terhadap air tanah, IPAL lindi dan pengelolaan gas metan di lokasi TPA Kawatuna. Dampak negatif tersebut antara lain sebagai berikut:

  • Ancaman Longsor dan ledakan di lokasi lahan urug. Timbunan sampah yang lebih dari 60 cm tanpa ada upaya penutupan tanah dan pemadatan secara teratur akan menyebabkan berkurangnya kestabilan timbunan. Potensi terjadinya longsoran akan meningkat pada saat musim penghujan tiba, seperti pada kasus longsor di TPA Leuwigajah. Dan terdapat pula potensi ledakan gas metan seperti yang terjadi di TPA Bantar Gebang yang sekalipun telah dilengkapi oleh pipa penangkap gas metan, tetapi karena proses penimbunan sampah yang dibiarkan tanpa tanah penutup sampai ketinggian > 5 meter.
  • Gangguan keselamatan penerbangan. Sampah yang tidak ditutup lebih dari 5 hari menyebabkan telur lalat akan menetas, sehingga terjadi perkembangan lalat yang pesat di lokasi. Keberadaaan lalat yang pesat dilokasi akan mengundang banyak burung pemakan lalat. Keberadaan burung-burung pada TPA yang berjarak hanya ± 3,2 km dari Bandara Sis Al Jufri akan menyebab gangguan terhadap keselamatan penerbangan.
  • Bahaya Kebakaran di Landfill. Open dumping menyebabkan potensi bahaya kebakaran pada landfill akan meningkat terutama pada musim kemarau. Contoh: kasus kebakaran pada TPA Suwung (Bali) dan TPA Jatibarang (Semarang) yang telah dilengkapi fasilitas sanitary landfill, namun belum berdasarkan SOP. Kebakaran pada lokasi TPA juga menyebabkan gangguan pada keselamatan penerbangan dengan bahaya asap yang ditimbulkannya.
  • Gangguan Bau dan Meningkatnya Populasi Vektor. Ancaman bau yang terbawa oleh angin ke permukiman warga disekitar lokasi menjadi salah satu ancaman yang meningkat di lokasi. Selain peningkatan populasi lalat, hewan pengerat seperti tikus, dlsb yang menjadi host dari berbagai penyakit dan menyebabkan penurunan derajat kesehatan masyarakat disekitar lokasi TPA.
  • Potensi mengurangi hasil penilaian Adipura. Pemerintah Kota Palu telah menargetkan untuk memenangi penghargaan Adipura pada tahun 2015 ini. Salah satu faktor penentu dalam penilaian Adipura adalah tersedianya tempat pemprosesan sampah (TPA) yang memadai dan ramah lingkungan selain upaya reduksi sampah dari sumber dan peningkatan cakupan pelayanan pengelolaan sampah. Pengelolaan TPA yang belum sesuai SOP diatas tentunya akan menurunkan penilaian dan mengancam mimpi seluruh Warga dan Pemerintah Kota Palu yang sudah lama diidam-idamkan. Berbagai upaya kerja bakti secara gotong royong serta kegiatan padat karya yang selama ini sudah dilaksanakan akan menjadi sia-sia belaka bila kurang dan atau tidak didukung oleh pengelolaan sampah di TPA yang ramah lingkungan.
  • Adanya potensi pelanggaran Undang-undang. Mengacu pada Undang-undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, merupakan tugas (Pasal 6) Pemerintah (Pusat) dan Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) untuk melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah. Pembangunan fasilitas pengelolaan sampah seperti TPA dalam hal ini tentunya dilengkapi oleh SOP pengoperasian agar TPA berfungsi sebagaimana maksud pembangunannya yakni penanganan sampah yang aman dan ramah lingkungan. Pengoperasian tanpa SOP yang benar, berpotensi menyebabkan pelanggaran undang-undang. Dari segi Pidana, diamanatkan pada Pasal 41 ayat (1): Pengelola sampah yang karena kealpaannya melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan tidak memperhatikan norma, standar, prosedur, atau kriteria yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan masyarakat, gangguan keamanan, pencemaran lingkungan, dan/atau perusakan lingkungan diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Berdasarkan potensi dampak diatas, dapat digarisbawahi bahwa dalam pengelolaan sampah di TPA terdapat aturan-aturan teknis yang harus ditaati oleh semua pihak, terutama oleh operator dan pengelola TPA, dalam hal ini Pengelola TPA Regional Kawatuna. Aturan-aturan teknis tersebut tertuang dalam dokumen SOP (Standar Operasi dan Prosedur) TPA termasuk as built drawing landfill TPA dan fasilitas, yang harusnya tersedia di kantor pengelola dan dipahami secara jelas oleh operator.

Disadari pula bahwa operasional TPA menurut aturan-aturan teknis (SOP dan NSPK) diatas, membutuhkan pembiayaan yang tidak sedikit. Biaya terbesar adalah biaya operasi alat berat, biaya pengadaan tanah urug, biaya gaji operator alat berat dan tenaga pendukung. Dari beberapa referensi yang ada tidak kurang Rp. 25.000 – Rp. 50.000/ton biaya pengelolaan sampah pada TPA Sanitary Landfill.

MENUJU OPERASI TPA YANG AMAN DAN RAMAH LINGKUNGAN

Untuk memperbaiki teknis operasi di TPA Kawatuna, terdapat langkah-langkah yang dapat dapat dilakukan baik oleh pengelola (operator) TPA Regional Kawatuna maupun oleh berbagai pemangku kepentingan, agar pengelolaan sampah di TPA menjadi aman dan ramah lingkungan, yaitu:

PERTAMA, pada kondisi sampah saat ini, segera dilakukan pengaturan dan penataan timbunan. Pemerataaan dan pemadatan oleh alat berat pada sampah yang sudah menggunung pada setiap blok operasi dengan lebar masing-masing 25 m, dan segera ditimbun oleh tanah penutup setebal 15-30 cm dengan tinggi maksimum timbunan 60 cm setiap sel dengan tinggi lift maksimum 5 m. Pemadatan dilakukan minimal 4-5 kali gilasan steel wheel compactor atau dozer. Kemiringan timbunan sampah diatur antara 20°-30°. Bilamana telah dilakukan penimbunan dengan tanah penutup harian, agar dapat dipastikan proses penutupan mengikuti SOP diatas. Bila belum sesuai, pembongkaran timbunan dapat dilakukan agar proses penutupan sesuai standar keamanan TPA.

KEDUA, tanah penutup agar selalu disediakan di lokasi. Volume tanah penutup yang perlu disiapkan adalah berdasarkan perbandingan 6 : 1, dimana setiap 6 bagian sampah disiapkan 1 bagian tanah penutup. Untuk volume sampah kota Palu yang mencapai 600 m3/hari perlu disiapkan 100 m3 tanah penutup setiap hari. Untuk ekonomisnya tanah penutup diambil dari cutting bukit atau galian tanah disekitar lokasi, sesuai arahan dokumen perencanaan TPA.

KETIGA, operasional TPA harus dikembalikan kepada standar operasi yang berisi aturan-aturan teknis yang mengatur pengelolaan sampah di TPA seperti yang dilakukan pada tahap-tahap awal operasi TPA. Alternatif yang dapat dilakukan untuk meminimalkan biaya operasi adalah menurunkan tingkat metode penimbunan dari Sanitary Landfill menjadi Controlled Landfill (Area Penimbunan Lahan Urug Terkendali) sementara waktu sampai dengan tersedianya pendanaan yang memadai untuk operasional secara Sanitary Landfill. Dalam operasi metode ini, penimbunan harian tidak dilakukan tiap hari tetapi dilakukan setiap 5-7 hari, setebal antara 15-30 cm tanah penutup serta tidak terdapat penutupan bulanan. Untuk tebal tanah penutup akhir 50-60 cm dan tebal top soil minimum 50 cm. Tinggi timbunan sampah 50-60 cm dengan pemadatan 4-5 kali gilasan.

KEEMPAT, pengalokasian pembiayaan yang memadai bagi operasional menurut metode Sanitary Landfill. Dengan demikian tidak kurang dari 2,5 Milyar dana yang perlu dialokasikan setiap tahunnya untuk jumlah sampah 600 m3/hari atau ekivalen dengan 229 Ton/Hari (Bapeda Palu, 2013). Disadari pengelolaan sampah di TPA dan pengelolaan persampahan perkotaan secara keseluruhan masih sulit untuk mencapai pembiayaan pulih penuh (full cost recovery). Akan tetapi diharapkan melalui optimalisasi penarikan retribusi sampah (polluter pays principle) dapat dikumpulkan pembiayaan untuk memenuhi pemulihan biaya sedang (semi cost recovery). Dimana retribusi sampah tersebut dapat menggantikan biaya operasi, biaya pemeliharaan, biaya administrasi, biaya bunga, dan pembayaran pokok pinjaman dan denda (jika ada) yang ditimbukan dalam pengelolaan sampah Kota Palu dan sekitarnya. Pembiayaan operasional TPA Regional sendiri dapat di-share dengan pemerintah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi sesuai dengan kesepakatan dalam MOU bersama.

KELIMA, perlunya pelatihan SDM Pengelola TPA. Perlunya peningkatan kemampuan dan pemahaman operator dan pengelola terhadap operasional TPA berdasarkan SOP Sanitary Landfill.

KEENAM, keberadaan hewan ternak di lokasi TPA harus ditiadakan. Sekalipun hewan ternak warga dapat mereduksi volume sampah, dikuatirkan terdapat limbah B3 (transfer massa) yang berbahaya tercampur pada sampah karena tidak melalui proses pemilahan sampah terdahulu. Keberadaan hewan juga mengganggu manuver dan operasional dump truk dan alat berat. Solusi alternatif adalah melengkapi TPA dengan fasilitas TPST (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu), dimana terdapat kegiatan pemilahan sampah dan komposting. Proses komposting akan menghasilkan pupuk dengan kualitas baik bila dicampur kotoran ternak. Proses pemilahan dan komposting ini juga dapat menjadi masukan pendanaan operasional TPA.

Berbagai usulan upaya perbaikan diatas tentunya tidak akan berhasil, bila tidak didukung oleh keinginan kuat dari Pemerintah Daerah (Kota Palu) sebagai regulator untuk mengawasi operator (pengelola TPA) memperbaiki teknis operasional. Demikian pula dukungan dari legislatif dalam penganggaran kegiatan operasi TPA, mengingat besaran dana yang tidak sedikit agar TPA tetap beroperasi sesuai metode sanitary landfill. Pada akhirnya dibutuhkan pula dukungan masyarakat untuk turut mengawasi pelaksanaannya serta dukungan swasta sebagai alternatif pembiayaan melalui mekanisme CSR atau KPS (Kerjasama Pemerintah Swasta). Mimpi meraih Adipura tentunya bukan sekedar mimpi lagi, bila ada sinergi semua pihak dan keseriusan mengelola TPA menjadi salah satu target bersama. Kiranya menjadi perhatian kita bersama.

* * * * *

tpa kawatuna

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Information

This entry was posted on Maret 2, 2015 by .
%d blogger menyukai ini: