Feeds:
Tulisan
Komentar
kali-besar-20053

kali-besar-20053

Upaya restorasi Kali Besar yang dicanangkan oleh Pemda DKI Jakarta sebagai penunjang Program Revitalisasi Kawasan Kota Tua, menjadi menarik untuk dikritisi. Bukan karena konsep maupun strategi penanganan yang menjadi sorotan, akan tetapi lebih kepada rencana perbaikan kualitas air yang konon akan menelan biaya mencapai Rp. 74 Milyar dan telah mendapat persetujuan DPRD DKI Jakarta TA 2008.
Dari studi perencanaan penanganan terdapat 3 (tiga) alternatif penanganan, yakni: a). ALTERNATIF I: Dengan target effluent Golongan baku mutu D. Proses seluruhnya dilakukan di dalam badan air Kali Besar dengan menggunakan 2 buah bar screen otomatis, yaitu saringan kasar (coarse screen) dan saringan halus (fine screen).Pengolahan kemudian dilanjutkan dengan menggunakan submersible aerator atau aerator yang dipasang di dalam air, setelah itu proses selanjutnya dengan proses sedimentasi. Proses terakhir adalah pemberian desinfektan atau lebih dikenal dengan proses klorinasi; b). ALTERNATIF II: Dengan target effluent Golongan baku mutu C. Proses sebagian berada dilakukan di dalam badan air Kali Besar dan sebagian di luar badan air (di bantaran kali). Setelah melalui proses fisika (penyaringan) dengan bar screen seperti alternatif I, pengolahan selanjutnya air dialirkan menuju ke Bioaktivator (pabrikan), setelah itu proses selanjutnya dengan proses sedimentasi. Proses terakhir adalah pemberian desinfektan atau lebih dikenal dengan proses klorinasi; dan c). ALTERNATIF III: Dengan target outlet Golongan baku mutu B. Proses sebagian berada dilakukan di dalam badan air Kali Besar dan sebagian di luar badan air. Setelah melalui proses fisika (penyaringan) dengan bar screen, pengolahan selanjutnya air dialirkan menuju ke pada proses penyaringan membrane atau Vacuum Rotating Membrane (VRM).
Selanjutnya, mengingat kebutuhan air bersih di kawasan sekitarnya dan keterbatasan suplai air bersih perpipaan yang dapat diberikan oleh operator PAM Jaya (PT. Palyja) target pengolahan diarahkan pada mencapai baku mutu golongan B (Air Baku Air Minum). Diharapkan dari hasil pengolahan ini, merupakan sumber pendapatan (revenue) yang dapat dimanfaatkan untuk pemulihan biaya (cost recovery) dalam upaya pengelolaan air Kawasan Kali Besar. Sehingga Pemda dari alternative diatas memilih alternatif II dan III sebagai solusi penanganan perbaikan kualitas air Kali Besar.
Menjadi catatan kami dari beberapa hal yang kami utarakan diatas, yang disarikan dari Buku Kelayakan Perencanaan Perbaikan Kualitas Air Kali Besar Sebagai Penunjang Program Revitalisasi Kawasan Kota Tua – Jakarta, menjadi catatan kritis sebagai berikut:
1) Penanganan perbaikan kualitas badan air Kali Besar tidak dapat hanya dilakukan pada titik-titik lokasi di hulu, tengah maupun hilir Kali Besar, tapi membutuhkan penanganan secara menyeluruh kualitas air pada DAS Cideng (dari hulu sampai ke hilir). Mengingat debit sungai Kali Besar yang akan diolah mencapai 122 m3/detik atau 10.540.800 m3/hari, sehingga menjadi pertanyaan sejauh mana efektivitas penanganan air limbah Kali Besar yang mungkin hanya menangani 3000 m3/hari terhadap beban debit sebesar diatas.
2) Tujuan utama dari pengelolaan adalah restorasi Kali Besar. Agar Kali besar dapat jernih, bersih dan indah seperti semula, sebagai tempat hidup habitat mahluk air. Sebagai bagian dari lansekap kawasan Kota Tua. Tujuan restorasi ini tidak akan tercapai karena pengolahan hanya akan menyaring air tanpa pengolahan lanjutan (biologis maupun kimiawi bila perlu), sementara air hasil olahan dipakai untuk keperluan lain (air baku air bersih). Nanti kemudian air hasil olahan yang dipakai sebagai air baku air bersih, setelah digunakan untuk berbagai aktivitas perkotaan (tentunya harus diolah dulu karena baru air baku air bersih) menjadi air buangan yang masuk kembali ke dalam Kali Besar.
3) Mengapa baku mutu golongan B yang hendak dicapai? Bukan Golongan A??? Karena untuk keperluan air minum dan lain-lain air baku air bersih (Golongan B) harus diolah lagi untuk menjadi air golongan A. Jadi masih ada biaya yang perlu dikeluarkan.
4) Hanya kualitas air pada segmen hilir Kali Besar ruas (PR 12 – Jembatan Kota Intan) yang menjadi relatif lebih bersih dari sedimen dan sampah, akan tetapi akan menjadi tercemar kembali pada pertemuan dengan Kali Pakin (yang belum ditangani). Upaya pengolahan air yang direncanakan pada rencana penempatan IPAL A belumlah memadai, mengingat keterbatasan lahan yang dapat digunakan sebagai IPAL maupun debit yang dapat diolah.
5) Perlu ada alternatif pengolahan yang lebih murah dalam biaya investasi awal maupun biaya operasional dan pemeliharaan selanjutnya. Penggunaan IPAL dengan Bioactivator saja pada kapasitas 2600 m3/hari membutuhkan biaya listrik mencapai Rp. 7 jutaan/bulan, apalagi dengan penambahan unit VRM. Alternatif I menurut hemat kami adalah yang termurah dan low cost (walaupun mungkin ada perdebatan dengan fungsi pengendalian banjir). Apalagi bila diupayakan dikawinkan dengan teknik bioremediasi (seperti kegiatan ecodrain di Denpasar- Bali).
6) Sekali lagi penanganan kualitas air Kali Besar dapat berhasil guna, bila dilakukan dengan pendekatan terintegrasi. Yakni Penanganan DAS Kali Cideng sebagai hulu Kali Besar. Penanganan yang terintegrasi untuk persampahan (sampah perairan), air limbah (limbah domestik dan perkotaan), dan sedimen sebagai komponen pencemar pada seluruh Catchment Area Kali Cideng. Penanganan yang dilakukan saat ini dapat diduplikasi pada segmen lain di Kali Cideng sampai ke hulu, sehingga harapan kita melihat Kali Besar maupun Kali Cideng (termasuk Kali Jelangkeng, Kali Pakin) dan Waduk Pluit menjadi jernih, bersih dari polutan dapat terwujud.

Disarikan dari: Ali, Firdaus; KONSEP STANDAR PENGELOLAAN AIR LIMBAH DI PROVINSI DKI JAKARTA, PT. TRIBINA BUANA – Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta, 2008.

Pengelolaan limbah cari yang terdapat di wilayah DKI Jakarta saat ini menggunakan berbagai macam sistem pengolahan (unit proses dan unit operasi). Sistem pengolahan Air limbah yang digunakan berupa pengolahan secara fisik maupun pengolahan secara biologis. Proses pengolahan Air limbah secara biologis yang digunakan di beberapa IPAL tersebut berupa proses aerob dan anaerob.

Sistem pengolahan secara fisik yang telah ada menggunakan proses penyaringan (filtrasi). Unit operasi dengan proses filtrasi yang telah digunakan berupa membrane clear box unit (MCB), vacuum rotation membrane (VRM), dan saringan pasir. Proses penyaringan dilakukan dengan media membrane dan pasir.

Sistem pengolahan secara biologis yang telah ada menggunakan proses aerob dan anaerob. Proses pengolahan Air limbah secara aerob menggunakan unit operasi berupa tangki aerasi, rotating biological contactor, dan biofilter. Sementara itu, pengolahan secara anaerob menggunakan unit operasi berupa tangki kontak dan biofilter. Beberapa sistem yang banyak digunakan diantaranya menggunakan biogard system dan biocaps system.

Jenis-jenis IPAL yang telah digunakan di wilayah kegiatan dapat dilihat pada Tabel di bawah ini. Berdasarkan tabel tersebut, dapat dilihat lokasi IPAL yang telah dibangun di seluruh wilayah DKI Jakarta. Selain itu, Table 3.1 juga memberikan gambaran system dan proses apa yang dipergunakan oleh masing-masing IPAL. Selain itu, masing-masing IPAL memiliki cakupan pelayanan yang berbeda-beda. Cakupan pelayanan tersebut meliputi kantor pemerintahan, permukiman, pasar, rumah sakit herwan, peternakan sapi, kebun binatang dan kawasan industri rumah tangga.

Tabel IPAL Di Wilayah DKI Jakarta

No. Lokasi IPAL Sistem Proses Unit Operasi Perlengkapan Pendukung Layanan Keterangan
1 Jatipulo Biogard Aerob Tangki aerasi Tangki pemisah, tangki sedimentasi Komunal Permukiman
2 Kantor Dinas Pariwisata Biogard Aerob Tangki aerasi Inlet chamber, bar screen, tangki pemisah, tangki sedimentasi, tangki khlorinasi, effluent basin On-site Kantor
3 Dinas Pemadam Kebakaran Pengolahan fisik Filtrasi MCB Sump pit, bar screen, tangki sedimentasi, clear water tank, sludge holding On-site Kantor
4 Dinas Perindustrian & Perdagangan Biogard Aerob Tangki aerasi Inlet chamber, bar screen, tangki pemisah, tangki sedimentasi, tangki khlorinasi, effluent basin On-site Kantor
5 Dinas Pertanahan & Pemetaan Biogard Aerob Tangki aerasi Inlet chamber, bar screen, tangki pemisah, tangki sedimentasi, tangki khlorinasi, effluent basin On-site Kantor
No. Lokasi IPAL Sistem Proses Unit Operasi Perlengkapan Pendukung Layanan Keterangan
6 Dinas Teknis Gunung Sahari Pengolahan fisik Filtrasi MCB Sump pit, bar screen, clear water tank, sludge holding On-site Kantor
7 Dinas Teknis Jatinegara Timur Biogard Aerob Tangki aerasi Inlet chamber, bar screen, tangki pemisah, tangki sedimentasi, tangki khlorinasi, effluent basin On-site Kantor
8 Dinas UPP UPT DPU Biogard Aerob Tangki aerasi Inlet chamber, bar screen, tangki pemisah, tangki sedimentasi, tangki khlorinasi, effluent basin On-site Kantor
9 Dinas Teknis Jatibaru Biofilter Aerob- anaerob Biofilter, tangki aerasi Bak stabilisasi, bak pengendap On-site Kantor
10 Gedung Balaikota Pengolahan fisik & bilogis Aerob, filtrasi Tangki aerasi, VRM Sump pit, sludge holding tank On-site Kantor
11 Walikota Jakbar Pengolahan fisik & bilogis Filtrasi, aerob Saringan pasir, tangki aerasi Inlet chamber, bar screen, tangki pemisah, tangki sedimentasi, effluent basin On-site Kantor
12 Walikota Jaktim Bioaktivator Aerob Tangki aerasi Screen, grease trap, bak ekualisasi, bak pengendap, effluent tank, sludge holding tank On-site Kantor
13 Walikota Jakut Pengolahan fisik Filtrasi Saringan pasir On-site Kantor
14 Kebun Binatang Ragunan Tangki aerasi Bak pengumpul On-site Limbah cair hewan
15 Kopti Semanan Biofilter Anaerob, aerob Biofilter, tangki aerasi Bak kontrol, bak ekualisasi Komunal Industri RT pembuatan tahu & tempe
16 Malakasari Bioaktivator Aerob Tangki aerasi Sump pit, screen, tangki pemisah, tangki sedimentasi, tangki klorinasi, effluent basin Komunal Permukiman
17 Muara Angke Bioaktivator Aerob Tangki aerasi Inlet chamber, screen, bak pengendap, bak lumpur, klorinasi, effluent tank Komunal Permukiman
18 Pasar Slipi Bioaktivator Aerob RBC Bak pengendap Komunal Pasar
19 Pasar Cengkareng Biocaps Aerob Tangki kontak Inlet chamber, sump pit, communitor, mixing tank, bak ekualisasi, bak pemisah, bak pengendap, klorinasi, effluent basin Komunal Pasar
20 Pasar Mayestik Biocaps Aerob Tangki kontak Inlet chamber, sump pit, communitor, mixing tank, bak ekualisasi, bak pemisah, bak pengendap, klorinasi, effluent basin Komunal Pasar
21 Pasar Rawamangun Biofilter Anaerob, aerob Bak kontak, bak aerasi Inlet chamber, bak stabilisasi, bak pengendap, effluent tank, bak lumpur Komunal Pasar
22 RSH Ragunan Anaerob, aerob On-site Limbah cair hewan
23 Pondok Rangon Bioaktivator Anaerob, aerob Bak aerasi Inlet cahmber, bak pembagi, effluent tank Komunal Peternakan sapi
24 Temporary Mega Kuningan Bioaktivator Aerob Bak aerasi Inlet chamber, grease trap, bak pengendap, effluent tank, bak lumpur
25 Waduk Grogol Bioaktivator Aerob RBC Bak pengendap Komunal
26 Waduk Melati Bioaktivator Aerob RBC Bak pengendap Komunal
27 Kecamatan Biogard Aerob Tangki aerasi Bak pemisah, bak pengendap, klorinasi, effluent tank On-site Kantor

IPAL, seperti yang tercantum pada Tabel merupakan prasarana yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta. IPAL tersebut dibangun dalam skala kecil dengan kapasitas bervariasi antara 10-800 m3/hari. IPAL yang paling besar kapasitasnya adalah IPAL Waduk Grogol sebesar 800 m3/hari. Sementara IPAL dengan kapasitas 10 m3/hari dibangun di kantor-kantor kecamatan.

IPAL yang telah dibangun tersebut, sebagian besar pengelolaannya telah diserahterimakan kepada pengguna. IPAL yang berada di kantor-kantor walikota dan Dinas, saat ini di bawah pengawasan dan pengelolaan kantor tersebut. Sementara itu, IPAL yang berada di kawasan sentra pengrajin tempe & tahu diserahkan kepada Koperasi Pengusaha tahu & tempe (Kopti) untuk pengelolaannya. IPAL Pondok Rangon telah diserahkan pengelolaannya kepada Dinas Peternakan.

Namun, pada kenyataannya IPAL yang telah diserahterimakan tersebut sebagian tidak berjalan dengan baik. Ada IPAL yang sudah tidak dioperasionalkan lagi. Ada juga IPAL yang beberapa peralatan pendukungnya tidak dipergunakan atau rusak sehingga pada akhirnya kinerja IPAL tidak berjalan dengan baik.

IPAL Kita Boros Energi

Dengan kondisi krisis BBM saat ini dan beratnya beban PLN dalam penyelenggaraan listrik, pelaksanaan pengembangan dan pembangunan IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah) perlu ditinjau kembali. Pemilihan metode proses pengolahan dan teknologi telah menyebabkan banyak instalasi IPAL terancam tidak dapat beroperasi dan menyebabkan beban pengeluaran Pemerintah Daerah dan atau Perusahaan Daerah (atau Badan Layanan Umum) Pengelola Air Limbah untuk operasional semakin meningkat.
Di DKI Jakarta, beberapa IPAL telah dibangun dan dikembangkan dalam mengolah air limbah domestik yang turut masuk ke saluran drainase menuju ke dalam Waduk Pengendali Banjir seperti yang terpasang di Waduk Sunter Selatan, Waduk Grogol, Waduk Jelambar, dlsb. Selain itu juga dipasang diberbagai institusi pemerintahan daerah seperti Kantor Walikota, Kantor Dinas Teknis (Dinas PU DKI Jakarta), pasar-pasar tradisional, dlsb.
Banyak diantara IPAL-IPAL tersebut menggunakan teknologi dan metode proses yang membutuhkan tenaga listrik yang tidak sedikit. Sebagai contoh seperti IPAL dengan metode RBC kapasitas 400 m3/hari yang membutuhkan daya listrik sebesar 7700 VA untuk operasionalnya. Dengan perhitungan simulasi listrik di website PLN berdasarkan TDL 2003, total biaya sambungan mencapai tidak kurang dari 3 jt rupiah dan biaya rekening listrik mencapai 3,4 jt perbulannya (belum termasuk biaya O & P lainnya). Jika dibandingkan dengan debit air limbah domestik yang masuk ke waduk atau mengalir di saluran dapat mencapai jutaan m3/harinya (menjadi tanda tanya besar pula sejauh mana efektifitas penanganan?). Dan dibeberapa lokasi kapasitas IPAL mencapai 1200 m3/hari, sehingga dapat diperkirakan besarnya biaya operasionalnya.
Dengan kondisi demikian kiranya perlu segera diambil beberapa tindakan oleh berbagai stakeholder agar dapat mengkaji kembali pemilihan proses dan teknologi. Sudah saatnya kita bersama-sama mengembangkan pilihan teknologi yang relatif lebih murah dalam investasi pembangunannya dan biaya O & P. Sedapat mungkin meniru proses alamiah dan menggunakan bahan dan peralatan dalam negeri, seperti dengan teknologi rawa buatan (Wetland Constructed), Waste Water Garden (Bioretention) dan Bioremediasi serta Fitoremediasi.

IPAL dengan Bioactivator - Waduk Sunter Selatan

IPAL dengan Bioactivator - Waduk Sunter Selatan

EXECUTIVE SUMMARY

DRAF PEDOMAN PENGELOLAAN DRAINASE SECARA TERPADU BERWAWASAN LINGKUNGAN (ECODRAIN)

A. LATAR BELAKANG

A.1. Kondisi Pengelolaan Saluran Drainase, Sampah Perairan, dan Kualitas Air saat ini

Pengelolaan drainase perkotaan di Indonesia saat ini secara umum dapat dikatakan telah mengalami kegagalan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kejadian-kejadian yang melanda dihampir semua kota seperti kejadian banjir, genangan dan pencemaran air serta permasalahan ikutannya seperti kerusakan habitat perairan (terumbu karang, pantai dan sungai), berkembangnya penyakit yang berasal dari perairan (waterborne diseases), kerugian ekonomi dan keuangan akibat banjir dan masalah kesehatan, dlsb menjadikan kegagalan pengelolaan drainase menjadi permasalahan yang membutuhkan penyelesaian yang tidak dapat ditunda-tunda lagi.

Jika pengelolaan drainase perkotaan, kualitas air dan sampah tersebut tetap tidak ditangani dengan baik akan dapat menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan seperti:

1. Gangguan kesehatan, berkembangnya penyakit yang berasal dari perairan (waterborne diseases) misalnya:

2. Sebanyak 20% sampah yang dihasilkan dibuang ke kali/sembarangan menyumbang sekitar 60% – 70% pencemaran sungai sedangkan berdasarkan data BPS tahun 1999 sebesar 19,05% sampah dibuang ke kali[1].

3. Masuknya limbah cair menyebabkan sebagian besar saluran, sungai, waduk dan bozem mengalami penurunan kualitasnya. Data Kementerian Lingkungan Hidup menyebutkan kondisi kualitas air dari hasil penelitian tahun 2004 menunjukkan 32 Sungai di 30 provinsi di Indonesia mengalami kondisi tercemar ringan – berat[2].

4. Adanya sampah dan sedimen menurunkan kapasitas dan menyebabkan degradasi sungai, saluran drainasi, waduk dan setu dalam upaya pengendalian banjir. Sehingga kapasitas sistem drainasi perkotaan tidak mampu melayani debit limpasan permukaan.

5. Sampah dan sedimen menyebabkan genangan dan banjir karena tertutup atau tidak berfungsinya saluran drainasi.

6. Sampah dan puing (debris) menyebabkan gangguan struktur dan hidraulik pada bangunan-bangunan air seperti pintu air, bangunan pelimpah, dan bahkan menyebabkan gangguan struktur pada bangunan pelintasan dan sarana transportasi seperti jembatan.

7. Air limbah dan sampah menyebabkan terganggunya perikehidupan ekosistem perairan. Mengurangi jangkauan sinar matahari ke dalam ekosistem dasar perairan karena terhalang sampah mengapung.

A.2. Mengapa Perlu Pengelolaan drainase secara terpadu berwawasan lingkungan (ecodrain)?

Akumulasi antara dampak kesalahan dalam pengelolaan hujan dan kesadaran lingkungan memberikan inspirasi untuk mengembangkan model pengelolaan drainase, yakni dengan pendekatan ecodrain. Pendekatan ini dapat disebut juga dengan pendekatan integralistik dengan implementasi berupa usaha untuk melakukan pengelolaan drainase secara komprehensif dan terpadu serta memasukan faktor ekologi/lingkungan dalam setiap usaha pengelolaan drainase.

Pengelolaan drainase secara terpadu berwawasan lingkungan (ecodrain) adalah rangkaian usaha sejak dari sumber (hulu) sampai ke muara (hilir) untuk membuang/mengalirkan hujan kelebihan melalui saluran drainase dan atau sungai ke badan air (pantai/laut, danau, situ, waduk, dan bozem) dengan waktu seoptimal mungkin sehingga tidak menyebabkan terjadinya masalah kesehatan dan banjir di dataran banjir yang dilalui oleh saluran dan atau sungai tersebut (akibat kenaikan debit puncak dan pemendekan waktu mencapai debit puncak). Dari pengertian ini dapat diuraikankan ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam konsep ecodrain yakni pendekatan eko-hidraulik, yakni pengelolaan drainase yang dilakukan dengan memperhatikan fungsi hidraulik dan fungsi ekologi, serta pendekatan kualitas air, yakni upaya meminimalkan dan atau meniadakan pencemaran air yang dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi manusia dan flora-fauna.

Konsep ecodrain merupakan salah satu unsur dari konsep pengelolaan hujan integratif (Integrated Stormwater Management). Pengelolaan secara integratif ini bukan hanya diartikan secara administratif dari hulu ke hilir, namun juga harus diartikan secara substantif menyeluruh menyangkut seluruh aspek yang berhubungan dengan drainase, yang meliputi semua aspek; aspek teknis operasional pengelolaan drainase, kelembagaan/institusi, keuangan/pembiayaan, peran masyarakat dan atau swasta dan hukum peraturan.

B. KERANGKA KONSEPTUAL ECODRAIN

B.1. Strategi Pengembangan Konsep Ecodrain

Dalam pengelolaan drainase secara terpadu berwawasan lingkungan (ecodrain) diperlukan strategi dalam implementasi dan pengembangannya. Strategi pengembangan konsep ecodrain sebagai berikut:

1. Strategi dimulai dari sumber. Strategi ini didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

a) Bahwasanya setiap kawasan merupakan bagian dari suatu Daerah Aliran Sungai (DAS)

b) Dimulai dari sumber

c) Hujan Ringan perlu menjadi Perhatia

d) Sederhana tapi efektif

e) Pendekatan secara terpadu

2. Bertindak berdasarkan prioritas

Prioritas penanganan agar difokuskan dalam menangani suatu kawasan/ruas/segmen sungai, saluran drainasi dan atau badan air lainnya, yang mana disitu rawan terjadi pencemaran air, sampah perairan, banjir dan genangan. Selain kawasan/ruas/segmen tersebut terjadi tekanan terhadap perubahan tata guna lahan dengan cepat (kepadatan penduduk dan bangunan yang tinggi), terdapat permasalahan pencemaran air, sampah sungai dan banjir yang tidak tertangani, dan memiliki nilai sumber daya ekologi yang tinggi.

Untuk kondisi suatu kota dengan sungai dan atau saluran drainasinya yang kategori indeks pencemaran air-nya (IP) telah masuk klasifikasi kategori cemar berat dan cemar sedang, perlu segera dilakukan kegiatan yang sifatnya responsif dan intervensi serta pemulihan. Untuk sasaran atau lokasi yang akan ditangani adalah berdasarkan prioritas penanganan. Penetapan prioritas penanganan adalah berdasarkan hasil penilaian dengan menggunakan perangkat penilaian (scoring tools).

3. Pendekatan manajemen bencana (Disaster Risk Management & The System Approach: Disaster Mitigation Cycle)

Kondisi banjir dan Pencemaran Air akibat sampah dan limbah cair perkotaan yang masuk ke saluran drainase dapat digolongkan sebagai kondisi bencana sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 7 Tentang Sumber Daya Air Tahun 2004. Sehingga pendekatan yang dapat dilakukan dalam pengelolaan saluran drainase adalah pendekatan manajemen bencana (Disaster Management) yang bersifat menyeluruh dan terpadu.

4. Ujicoba solusi dan menghemat biaya dengan manajemen pengelolaan adaptif dan berkelanjutan.

B.2. Pelingkupan Kegiatan Ecodrain

Dalam proses pelingkupan kegiatan ecodrain didasarkan pada faktor-faktor sebagai berikut:

1. Sifat penanganan. Kegiatan ecodrain terdiri dari kegiatan yang sifatnya kuratif/darurat (emergency) dan pencegahan (prevention).

2. Sumber pencemar air dan sampah perairan. Karena dari hasil studi-studi terdahulu sumber pencemar air dan sampah perairan berasal dari seluruh wilayah daerah aliran sungai (DAS atau DPS), maka lingkup pelaksanaan kegiatan ecodrain dapat meliputi seluruh wilayah daerah aliran sungai, sampai dengan wilayah kewenangan dan tanggung jawab pelaku (stakeholders) drainase Kota. Dimana kawasan yang prioritas ditangani adalah kawasan-kawasan strategis perkotaan seperti kawasan permukiman, kawasan perkantoran pemerintahan, daerah komersial dan industri, serta kawasan yang berada di wilayah bantaran sungai dan / atau daerah dataran banjir (flood plain). Perlu dicermati pula menyangkut tanggung jawab wilayah keairan dimana, kegiatan ecodrain dilakukan pada sungai orde 2, 3, 4 dan /atau sistem drainase kota saluran sekunder, tersier dan kuarter.

3. Prioritas penanganan. Untuk prioritas lokasi yang akan ditangani adalah berdasarkan hasil identifikasi terhadap ketegori indeks pencemaran (IP)[3] dan hasil penilaian pembobotan (scoring) tingkat urgensi penanganan.

Lebih jelasnya pelingkupan kegiatan ecodrain dapat dilihat pada tabel matriks pengelolaan saluran drainase secara terpadu berwawasan lingkungan (ecodrain).

Untuk kondisi dengan indeks pencemaran (IP) = kategori cemar berat (> 10) dan cemar sedang ( 5 < IP ≤ 10) dan hasil penilaian pembobotan (scoring) total ≥ 75 maka prioritas urutan lokasi penanganan sebagai berikut:

  1. Prioritas pertama= segmen hilir/muara.
  2. Prioritas kedua= segmen tengah.
  3. Prioritas ketiga= segmen hulu/sumber.

Untuk kondisi dengan indeks pencemaran (IP) = kategori cemar ringan (1 < IP ≤ 5) dan Baik (0 < IP ≤ 1) dengan hasil penilaian pembobotan (scoring) total = 45 < S < 75 maka prioritas urutan lokasi penanganan sebagai berikut:

  1. Prioritas pertama= segmen hulu/sumber.
  2. Prioritas kedua= segmen tengah.
  3. Prioritas ketiga= segmen hilir/muara.

MCK

MCK

Pembangunan RUSUN sementara sederhana

SUNGA I

Zona diluar Bantaran

Normalisasi Jl Inspeksi Waterfront & penghijauan

Peningkatan pengelolaan sampah melalui 3 R, Pengelolaan limbah domestik dengan SANIMAS

Dikosongkan &

Direlokasi

DIDALAM BANTARAN

IPAL SANIMAS

TRASH RACKS

Gambar <!–[if supportFields]> SEQ Gambar_6. \* ARABIC <![endif]–>1<!–[if supportFields]><![endif]–>. Lingkup Konsep Ecodrain di DAS Sungai Orde II, III & IV

Gambar <!–[if supportFields]> SEQ Gambar_6. \* ARABIC <![endif]–>2<!–[if supportFields]><![endif]–>. Lingkup Kegiatan Ecodrain


Tabel <!–[if supportFields]> SEQ Tabel_5. \* ARABIC <![endif]–>1<!–[if supportFields]><![endif]–>. Matriks Pengelolaan Saluran Drainase Secara Terpadu Berwawasan Lingkungan (Ecodrain)

SIFAT PENANGANAN

PRIORITAS PENANGANAN

URUTAN SEGMEN PENANGANAN

PROGRAM DAN KEGIATAN ECODRAIN

I. KURATIF/ DARURAT (EMERGENC)

Dilokasi segmen sungai baik orde 2 maupun 3, saluran sekunder, tersier maupun kuarter dengan konsentrasi pencemaran, sampah serta sedimen.

1. PRIORITAS I : SEGMEN HILIR

(Waduk, Bozem, Sungai Orde 2, saluran makro/sub makro)

1. Penanganan Sampah

§ Pengadaan Saringan sampah otomatis (trash racks) yang dilengkapi dengan unit penggaruk sampah (trash rake), TPS, belt conveyor, sekat sampah (trash boom), truk sampah, dlsb.

§ Kapal senduk sampah (skimmer vessel).

2. Penanganan Sedimen

§ Penanganan sedimen dengan Teknik bioremediasi insitu dan eksitu.

§ Pengeruk sedimen dasar waduk/bozem dengan pontoon yang dilengkapi back-hoe/clamp-shell, kapal keruk (“dredger & reclamator”), dan atau booster pump dan floating excavator.

3. Pemulihan Kualitas Air

§ Pemulihan kualitas waduk/bozem dengan teknik Aerated lagoon, bioremediasi, pengolahan biologis pertumbuhan melekat (RBC, Trickling filter, Activated Bio Filter), dlsb.

§ Sewerage system dan Bangunan IPAL terpadu.

2. PRIORITAS II: SEGMEN TENGAH

(Sungai Orde 3, Saluran Sekunder, Setu, Waduk, Detention Pond, Retention Pond)

1. Penanganan Sampah

§ Jeruji sampah yang dilengkapi mesin pengunyah sampah (Barminutor), sistem jaring kabel saluran.

§ Saringan sampah mekanis atau manual.

2. Penanganan Sedimen

§ Perangkap sedimen dengan rantai penggaruk mekanis.

§ Bangunan perangkap sedimen dengan penggelontoran sistem hidraulik.

§ Saluran yang dilengkapi sediment trap.

3. Pemulihan Kualitas Air

§ Pemulihan kualitas waduk/Setu dengan teknik Aerated lagoon, bioremediasi, pengolahan biologis pertumbuhan melekat (RBC, Trickling filter, activated bio filter), dlsb.

3. PRIORITAS III : SEGMEN HULU

(Saluran Mikro, Saluran Tersier/Kuarter, Setu)

1. Penanganan Sampah

§ Saringan sampah seperti communitor, Saringan sampah manual, dlsb.

§ Bio-filter.

2. Penanganan Sedimen

§ Perangkap sedimen dengan rantai penggaruk mekanis.

§ Bangunan perangkap sedimen dengan penggelontoran sistem hidraulik (sediment trap).

3. Pemulihan Kualitas Air

§ Pengolahan kualitas air dengan Parit alam, wastewater garden, rawa buatan, dan bioretensi.

II.PENCEGAHAN (PREVENTION)

Prinsip penanganan dengan cara pencegahan difokuskan pada upaya-upaya pencegahan yang dimulai sejak dari sumber pencemar air limbah, sampah dan sedimen.

1. PRIORITAS I : SEGMEN HULU

(Saluran Mikro, Saluran Tersier/Kuarter, Setu)

1. Penanganan Sampah

§ Non struktural: Sosialisasi dan pemasyarakatan kegiatan 3 R, kampanye umum pemilahan sampah, daur ulang dan reduksi sampah (3R), dan usaha composting.

§ Struktural: saringan sampah di inlet saluran, inlet koker/gorong-gorong,

2. Penanganan Sedimen

§ Non struktural: pengendalian tata ruang, penghijauan dan pengembangan RTH

§ Struktural: parit alam (grass swale), bio-filter, wet pond, extended detention pond, saluran drainase dikembangkan dengan model teraserring.

3. Pemulihan Kualitas Air

§ Non struktural: kampanye pengembangan samitasi permukiman dan perumahan, penataan permukiman kumuh.

§ Struktural: extended detention pond, WWG, rawa buatan, biopori, bioretensi, dlsb.

2. PRIORITAS II : SEGMEN TENGAH

(Sungai Orde 3, Saluran Sekunder, Setu, Waduk, Detention Pond, Retention Pond)

1. Penanganan Sampah

§ Non struktural: kampanye umum pemilahan sampah, daur ulang dan reduksi sampah (3R).

§ Struktural: saringan sampah di inlet saluran saluran mikro, saluran submakro/sekunder dan / atau sungai orde 3.

2. Penanganan Sedimen

§ Non struktural: pengendalian tata ruang, penghijauan dan pengembangan RTH.

§ Struktural: sedimen dan perangkap sampah di dinding saluran saluran mikro, saluran submakro/sekunder dan / atau sungai orde 3 di inlet.

3. Pemulihan Kualitas Air

§ Non struktural: kegiatan PROPER dan PROKASIH, kampanye hidup sehat/sanitasi permukiman, SANItasi berbasis MASyarakat, penataan permukiman kumuh dan bantaran sungai.

§ Struktural: pengembangan high on site sanitation dan off site sanitation, IPAL SANIMAS.

3. PRIORITAS III : SEGMEN HILIR

(Waduk, Bozem, Sungai Orde 2, saluran makro/sub makro)

1. Penanganan Sampah

§ Non struktural: kampanye umum pemilahan sampah, daur ulang dan reduksi sampah (3R), optimalisasi manajemen pengelolaan sampah kota,

§ Struktural: daur ulang, komposting, saringan sampah di inlet dan dinding saluran makro dan submakro dan atau sungai orde 2.

2. Penanganan Sedimen

§ Non struktural: pengendalian tata ruang, penghijauan dan pengembangan RTH.

§ Struktural: sedimen dan perangkap sampah di dinding saluran saluran makro dan / atau sungai orde 2 di inlet.

3. Pemulihan Kualitas Air

§ Non struktural: Penyuluhan, kegiatan PROPER, PROKASIH dan SANIMAS

§ Struktural: pengembangan high on site sanitation (IPAL SANIMAS ) dan off site sanitation di inlet ke saluran submakro dan atau sungai orde 2.


C. MODEL PENGELOLAAN DRAINASE SECARA TERPADU BERWAWASAN LINGKUNGAN (ECODRAIN)

Karakteristik perkotaan ( tipologi ) di Indonesia bermacam-macam. Dalam pengelolaan drainase perkotaan kondisi topografi sangat berpengaruh terhadap sistem yang dipilih dalam pengelolaan drainase. Sehingga model pengelolaan drainase secara terpadu berwawasan lingkungan (ecodrain) yang diusulkan berdasarkan tipologi kondisi geografis adalah:

a) Model untuk kawasan perkotaan dengan tinggi daratan lebih rendah dari tinggi muka air laut;

Karakteristik perkotaan (tipologi) dengan kondisi topografi daratan yang sebagian daerahnya berada pada ketinggian yang lebih rendah dari muka air laut menyebabkan sebagian daerah tersebut rawan akan genangan dan banjir, sehingga konsep penanganan banjir dan genangan tersebut diarahkan pada penggunaan sistem polder. Polder adalah sekumpulan dataran rendah yang membentuk kesatuan hidrologis artifisial yang dikelilingi oleh tanggul. Pada daerah polder, air buangan (air kotor dan air hujan) dikumpulkan di suatu badan air (sungai, situ, waduk) lalu dipompakan ke badan air lain pada polder yang lebih tinggi posisinya, hingga pada akhirnya air dipompakan ke sungai atau kanal yang langsung bermuara ke laut. Tanggul yang mengelilingi polder bisa berupa pemadatan tanah dengan lapisan kedap air, dinding batu, dan bisa juga berupa konstruksi beton dan perkerasan yang canggih. Sehingga dapat dirumuskan bahwa sistem polder dan atau semi polder adalah suatu sistem penanganan banjir dan genangan serta pengelolaan drainasi kota secara tertutup yang menggunakan sistem pompa untuk membuang air dari saluran/sungai/waduk pengendalian banjir ke laut yang dikelilingi oleh tanggul dan terdapat pintu air dengan maksud menghalangi adanya ancaman kenaikan air laut dan atau rob. Contoh kota di Indonesia yang telah menerapkan sistem polder atau semi polder, seperti: Jakarta, Semarang, Jambi dan Pontianak.

Dengan karakteristik tersebut diatas tentunya model pendekatan dalam pengelolaan drainasi secara terpadu berwawasan lingkungan (ecodrain) akan memperhatikan dan mempertimbangkan karakteristik tersebut, sebagai contoh:

1) Penempatan lokasi Saringan Sampah Otomatis maupun manual (serta komponen ecodrain lainnya). Saringan sampah dapat diletakan sebelum bangunan pompa air dan pintu air pada hilir saluran/sungai yang akan bermuara di laut atau sebelum inlet waduk pengendalian banjir/bozem yang terletak dekat dengan pantai.

Yang perlu diperhatikan dalam pemilihan lokasi peletakan saringan sampah adalah dipenuhinya kriteria penetapan lokasi, sebagai berikut:

o Tingkat volume dan timbulan sampah sungai yang akan ditangani (besar, sedang, kecil).

o Peletakan trash-racks adalah agar sebelum bangunan air lainnya (pintu air, waduk, intake PAM, dlsb) dan atau sebelum segmen kegiatan terkait dengan wisata air, water way, dan penggunaan air lainnya.

o Peletakan trash-racks selain pada lokasi diatas, dapat pula diletakan pada didepan instalasi rumah pompa atau inlet waduk pengendalian banjir atau yang juga berfungsi sebagai pengolahan limbah cair perkotaan, guna melindungi peralatan pompa dan unit-unit aerator.

o Efek bendung yang ditimbulkan oleh pengoperasian saringan sampah otomatis (jenis tertentu).

o Daya dukung lahan terhadap struktur bangunan saringan sampah otomatis serta sarana pendukung lainnya.

o Tersedianya jalan masuk ke lokasi trash-racks.

o Tersedianya lahan untuk penyimpanan sampah sementara (TPS) belum diangkut ke TPA ataupun sebelum didaur ulang.

o Jarak yang memadai dari permukiman penduduk.

o Tersedianya jaringan listrik yang dibutuhkan untuk menjalankan saringan sampah otomatis, dan

o Bukan daerah banjir dan rawan genangan.

1.

Pantai

Waduk/Bozem

Spoil bank

Alternatif lokasi Saringan Sampah Otomatis

IPAL

Bioremediasi

untuk sedimen

TPS

TPS

Inlet

Pintu air

1

2

1

3

4

5

6

7

8

2

Segmen Hilir (Saluran/Sungai)

Keterangan:

1) Saringan sampah (trash racks)

2) TPS (Tempat Pembuangan Sementara)

3) Spoil Bank & unit treatment sedimen dengan teknik Bioremediasi

4) IPAL (Instalasi Pengolahan Air Limbah)

5) Penyekat sampah

6) Bangunan Pintu air & Instalasi rumah pompa

7) Aerator (solar, elektrikal atau mekanis aerator).

8) Skimmer Vessel (kapal senduk busa/sampah)

2. Segmen Tengah (Saluran/Sungai)

Dalam sistem polder, beberapa saluran didisain sebagai long storage atau saluran yang berfungsi sebagai saluran penyimpan air guna kepentingan water recharge (penyerapan air) dan parkir air sebelum kemudian dipompa menuju ke sungai atau waduk. Dengan kondisi dasar saluran dengan slope yang kecil menyebabkan terjadinya sedimentasi didasar saluran maupun di mulut pintu air/instalasi pompa.

Model pengelolaan ecodrain yang diusulkan untuk kondisi demikian sebagai berikut:

· Saluran didisain agar dapat self cleaning.

· Pengembangan bangunan perangkap sedimen pada saluran dilengkapi dengan penggelontoran sistem hidraulik.

· Pembangunan saringan sampah (trash-racks) di segmen tengah saluran/sungai dengan memperhatikan aspek-aspek dalam pemilihan lokasi.

3. Segmen Hulu

Kondisi (tipologi) daerah hulu model kawasan perkotaan dengan tinggi daratan < tinggi muka air laut tidak jauh berbeda dengan kondisi daerah (tipologi) daerah perkotaan lainnya, sehingga yang diusulkan dengan model tipologi yang lainnya sama.

Pengelolaan ecodrain yang diusulkan untuk kondisi segmen hulu sebagai berikut:

1) Penanganan Sedimen. Untuk menangani sedimen pada saluran dibuat sedimen trap.

2) Penanganan Sampah, dengan kegiatan antara lain:

· Penanganan sampah saluran dengan perangkap sampah.

· Pada inlet dan outlet koker/gorong-gorong/saluran dipasang saringan sampah seperti triangle track.

3) Pemulihan kualitas air. Pengolahan kualitas air perairan tergantung karakteristik dan komposisi air limbah yang akan diolah. Selain pertimbangan teknis lainnya antara lain; tinggi muka air tanah, debit air limbah, kepadatan penduduk dan wilayah pelayanan, dlsb. Untuk tipologi perkotaan yang kondisi topografinya lebih rendah dari muka air laut dan cenderung flat (datar) tentunya pengaliran air limbah perkotaan dengan sistem gravitasi akan menemui kendala sehingga dibutuhkan bantuan pompa. Dengan kondisi sebagian besar perkotaan di Indonesia dimana air limbah tercampur dengan air hujan dan dialirkan ke badan air penerima dengan menggunakan saluran-saluran drainasi maka alternatif teknik pengolahan yang menjadi pilihan adalah, di saluran/waduk/ bozem/sungai (in-situ) maupun di muara saluran dengan mengambil lahan di bantaran sungai/saluran/waduk.

Pembangunan unit pengolahan ex-situ diupayakan agar tidak menyebabkan rembesan ke air tanah dengan pembangunan unit pengolahan dengan dinding impermeable (untuk unit pengolahan di bawah tanah), dan atau dibangun diatas permukaan tanah. Beberapa teknik pengolahan yang dapat dilakukan dengan beberapa teknik yang dikenal antara lain; aerated lagoon, bioremediasi (sebagai secondary treatment), lumpur aktif, proses pengolahan biologis pertumbuhan melekat (Trickling filter, RBC, activated biofilters, submerged RBC), dlsb.

4) Non Struktural: Kegiatan 3 R. Tidak ada perbedaan spesifik dengan penerapan kegiatan 3 R di berbagai tipologi perkotaan lainnya, yakni dengan kelompok sasaran adalah kawasan yang berada dalam DAS suatu saluran/sungai/waduk/bozem.

b) Model untuk kawasan perkotaan cenderung flat dengan tinggi daratan lebih tinggi dari muka air laut;

Tipologi kawasan perkotaan dengan kondisi topografinya yang lebih tinggi dari muka air laut, dengan bentuk permukaan cenderung datar dan sedikit bergelombang menyebabkan pengelolaan drainasi di daerah perkotaan ini secara umum dapat dengan gravitasi, kecuali pada daerah-daerah cekungan (yang juga potensial tergenang) yang membutuhkan penanganan drainasi khusus (dengan pompa) atau dengan kata lain kondisi semi polder. Beberapa kota di Indonesia yang memiliki karakteristik seperti ini adalah; Jogyakarta, Makassar, Palembang, Mataram, Denpasar, Banjarmasin, dll.

Karakteristik tipologi kawasan perkotaan diatas perlu penanganan konsep ecodrain pada masing-masing segmen hulu, tengah dan hilir yang spesifik masing-masing segmen. Model penerapan konsep ecodrain pada kawasan perkotaan ini adalah sebagai berikut:

a. Segmen hilir/muara

Sistem drainasi daerah hilir atau muara ke pantai atau sungai dan atau saluran makro biasanya didisain sedemikian rupa untuk menghadapi perubahan atau gangguan dari aliran back water (rob) saat pasang air laut naik. Aliran balik ini tidak hanya akan menyebabkan banjir dan genangan makin parah bila terjadi bersamaan dengan kejadian banjir di daratan, tetapi juga akan membawa kembali sampah ke outlet saluran atau mengendap di bibir muara sungai. Permasalahan lain yakni karena biasanya di segmen muara tidak dibangun pintu air, maka sampah dan air limbah yang bercampur dengan limpasan air hujan dan air sungai akan langsung bertemu dengan air laut yang memiliki karakteristik berbeda, yakni dengan salinitas tinggi. Zona muara ini dikenal dengan sebutan daerah estuari. Daerah Estuari adalah daerah peralihan antara laut dan sungai dengan salinitas yang lebih rendah dari laut dan sedikit lebih tinggi dari perairan tawar. Pada zona peralihan inilah terjadi percampuran antara air laut dan air sungai. Pola percampuran ini sangat di pengaruhi oleh pola pasang surut, arus air sungai dan arus pantai, topografi dan kedalaman dari perairan itu sendiri dan sudah barang tentu pola percampurannya memberikan stratifikasi yang berbeda pula terhadap estuari itu sendiri.

Perlu perhatian khusus dari perencanaan bangunan ecodrain seperti saringan sampah otomatis adalah agar mengakomodir kebutuhan ekosistem zona estuari, seperti interaksi antar jenis ikan tertentu yang bermigrasi dari laut ke perairan tawar dalam masa reproduksi atau bertelur, pola interaksi jenis ikan atau mahluk hidup lainnya yang hidup di zona perairan ini, dlsb. Sehingga disain bangunan ecodrain seperti saringan sampah dibuat sedemikian rupa agar tersedia ruang bagi interaksi tersebut, seperti contoh ; pembuatan fishway, pemilihan bahan dengan lapisan perlindungan (cat) yang tidak menyebabkan kematian mahluk hidup, menjaga kondisi sekitar saringa sampah agar tetap alamiah, penempatan bak TPS, pengolahan lindi agar tidak masuk ke perairan. Selain itu karena zona ini juga memiliki salinitas cukup tinggi, sehingga pemilihan bahan dan material pendukung saringan sampah perlu diperhatikan untuk menjaga dari oksidasi (perkaratan) logam, jika tetap harus memilih bahan dan material dari logam agar dapat disiapkan teknik katodic protection.

b. Segmen tengah

Untuk segmen tengah dari suatu sistem pengaliran drainasi perkotaan, penerapan konsep ecodrain adalah diberlakukan sama dengan segmen tengah tipologi perkotaan yang lebih rendah dari permukaan air laut. Pengembangan konsep ecodrain antara lain dengan:

· Pembangunan saluran didisain agar dapat self cleaning;

· Pengembangan bangunan perangkap sedimen pada saluran dilengkapi dengan penggelontoran sistem hidraulik, dengan sedimen trap, dan atau inovasi teknologi lainya;

· Pemasangan saringan sampah (trash racks) manual maupun otomatis, atau sistem jaring kabel sampah (low tech cable system) sungai di outlet-outlet saluran / sungai; dan

· Pembangunan dan pengolahan kualitas air secara eksitu maupun insitu.

c. Segmen hulu

Kegiatan segmen hulu tidak jauh berbeda dengan penerapan konsep ecodrain pada tipologi kota yang lebih rendah dari permukaan air laut. Dimana fokus dari kegiatan di wilayah ini adalah upaya-upaya pencegahan masuknya pencemar air berupa limbah perkotaan, sedimen dan sampah ke saluran-saluran drainasi segmen hulu dan atau sungai orde 3 atau 4. Antara lain kegiatan di segmen hulu tipologi kota ini sebagai berikut:

1. Pemulihan Kualitas Air: pengolahan limbah cair domestik dari sumber (permukiman, kantor, institusi, dlsb) dengan Wastewater Garden (WWG), Ecoroof and Roof Garden, parit rumput alami, Sand filters, Constructed Treatment Wetland, Wet and Extended Wet Detention Pond.

2. Penanganan Sampah Perairan: penempatan TPS yang dilengkapi treatment lindi di pinggir saluran dan atau sungai orde 4, peletakan saringan sampah di inlet-inlet atau outlet saluran kuarter dan / atau saluran lingkungan, dan saluran tersier, kegiatan 3 R.

3. Penanganan Sedimen : dam parit, OSD (on site detention) yang dilengkapi sedimen trap, parit rumput alami, pengembangan vegetasi sungai.

c) Model untuk kawasan perkotaan dengan topografi dataran tinggi.

Tipologi kawasan perkotaan dengan kondisi topografinya pada daerah dataran tinggi cenderung bergelombang dan berbukit sehingga pengelolaan drainasi di daerah perkotaan ini dapat dilakukan dengan gravitasi. Beberapa ciri dari pengelolaan drainasi di kawasan perkotaan ini antara lain; saluran drainasi didisain dengan sistem saluran “terassering” (saluran dengan berdimensi besar dengan dasar landai berteras-teras) untuk aliran super critical, dan atau saluran cenderung berdimensi lebih kecil dengan kemiringan dasar saluran (slope) yang besar, tingkat pembentukan sedimentasi cukup tinggi, dan lain-lain. Kondisi tipologi kawasan perkotaan yang berada di daerah yang lebih tinggi memiki tingkat sensitifitas permasalahan yang cukup tinggi (khususnya kawasan perkotaan di daerah pegunungan yang jauh dari pantai), mengingat pencemaran air pada suatu sungai berupa air limbah perkotaan dan sampah sungai yang tidak dapat tertangani dan terbawa ke wilayah administratif daerah lainnya yang lebih rendah topografinya. Sehingga terkait dengan konsep ecodrain yang juga menekankan penanganan dari sumber, menjadi penting penanganan kualitas air dan sampah sungai pada kawasan perkotaan ini.

Karakteristik tipologi kawasan perkotaan dataran tinggi/pegunungan perlu penanganan konsep ecodrain pada masing-masing segmen hulu, tengah dan hilir yang spesifik masing-masing segmen. Model penerapan konsep ecodrain pada kawasan perkotaan ini adalah sebagai berikut:

a. Segmen hilir/muara

Segmen hilir/muara dari kawasan perkotaan ini biasanya dekat dengan perbatasan administrasi wilayah/daerah lainnya, sehingga penanganan pada segmen ini menjadi prioritas utama untuk lokasi penanganan dengan konsep ecodrain. Jenis-jenis kegiatan yang dapat dilakukan pada segmen ini adalah pembangunan/pengadaan unit saringan sampah otomatis di wilayah hilir saluran/muara, pengembangan kegiatan 3R di DAS di wilayah hilir saluran/muara, penanganan sedimen tinggi di setiap inlet segmen maupun outlet segmen ini dengan kegiatan pengerukan dan normalisasi, dan pengolahan kualitas air saluran secara insitu maupun eksitu.

b. Segmen tengah

Pada segmen tengah tipologi kawasan perkotaan dengan topografi dataran tinggi, kegiatan ecodrain yang diusulkan sebagai berikut:

1. Pemulihan Kualitas Air. Kegiatan pemulihan kualitas air dengan pengembangan sistem jaringan perpipaan air limbah terbatas (high on site sanitation) dihubungkan ke permukiman (100 – 200 SR) yang kemudian diolah dengan sistem kolam anaerobik, filter anaerobik, RBC, dan atau/Biofilter aktif. Hasil dari pengolahan ini diharapkan dapat memenuhi baku mutu untuk kemudian dialirkan ke saluran sekunder/sungai orde 3. Model ini merupakan model yang dikembangkan SANIMAS. Alternatif kegiatan lainnya: pembangunan IPAL sesuai kapasitas debit aliran baseflow (musim kemarau, dimana yang mengalir hanya limbah cair domestik).

2. Penanganan Sampah Perairan. Pembuatan saringan sampah dengan tentunya memperhatikan kondisi fisik pengaliran. Saringan sampah diletakkan pada ruas saluran dan/atau sungai yang cenderung landai dan tepat secara teknis (lihat prasyarat penetapan lokasi trash-racks).

3. Penanganan Sedimen. Penanganan sedimen dilakukan dengan dengan kegiatan pengerukan pada ruas saluran atau segmen waduk/situ yang mengalami degradasi kapasitas akibat sedimentasi. Pencegahan sedimentasi dilakukan dengan pembuatan sedimen trap yang memperhatikan adanya kecepatan sedimentasi yang tinggi karena aliran super critical di kawasan yang curam dan /atau kemiringan tinggi.

c. Segmen hulu

Segmen hulu dari tipologi kawasan perkotaan dataran tinggi perlu menjadi perhatian khusus, mengingat terutama laju pembentukan sedimentasi sangat besar kemungkinan terjadi di segmen ini. Perubahan tata guna lahan menjadi kawasan perkotaan, terutama di kawasan dataran tinggi menyebabkan laju sedimentasi saluran semakin tinggi. Apalagi dengan adanya akumulasi sampah sungai dan air limbah domestik yang tidak ditangani masuk ke saluran dan sungai. Kegiatan ecodrain pada segmen ini diusulkan sebagai berikut :

1. Pemulihan Kualitas Air. Alternatif kegiatan struktural antara lain: pemulihan kualitas air dengan parit rumput alam (grass swale), bio-filter, wet pond, extended detention pond, Wastewater garden (WWG), rawa buatan, biopori, bioretensi, dlsb. Sedangkan kegiatan non tsruktural yang dapat dikembangkan adalah pengembangan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS); kampanye pengembangan sanitasi permukiman dan perumahan; dan penataan permukiman kumuh.

2. Penanganan Sampah Perairan. Karena beda tinggi yang cukup memadai, dapat diletakkan saringan/jaring sampah di pertemuan saluran. Selain itu alternatif disain perangkap sampah dan sedimen di ruas yang landai sebagaimana diperlihatkan pada gambar 15 dan gambar 16. Kegiatan struktural lainnya, seperti saringan sampah di inlet saluran, inlet koker/gorong-gorong. Kegiatan non struktural di segmen ini, antara lain kegiatan 3R di DAS hulu.

3. Penanganan Sedimen. Penanganan sedimen dilakukan dengan dengan kegiatan pengerukan pada ruas saluran atau segmen waduk/situ yang mengalami degradasi kapasitas akibat sedimentasi. Pencegahan sedimentasi dilakukan dengan pembuatan sedimen trap yang memperhatikan adanya kecepatan sedimentasi yang tinggi karena aliran super critical di kawasan yang curam dan /atau kemiringan tinggi. Agar penyebab sedimentasi dapat dikurangi, disain saluran drainasi dikembangkan dengan model teraserring (lihat gambar 16).

D. PROSES PENGEMBANGAN SISTEM PENGELOLAAN DRAINASI SECARA TERPADU BERWAWASAN LINGKUNGAN (ECODRAIN)

Proses pengembangan sistem pengelolaan drainase secara terpadu berawawasan lingkungan (ecodrain) terdiri dari tahapan kegiatan berikut:

A. Perencanaan, yang terdiri dari kegiatan:

1) Identifikasi Masalah Kualitas Air, Sampah, Sedimen dan Pengelolaan Drainasi Perkotaan ;

2) Penetapan Kawasan/Lokasi Prioritas ditangani ;

3) Tahapan Perencanaan, meliputi:

a. Penyusunan Studi kelayakan (FS/feasibility study)

b. Penyusunan Detil perencanaan teknis (DED)

c. Pengumpulan Data-data

d. Penyiapan Disain

4) Disain Elemen Ecodrain, meliputi:

a. Saringan Sampah manual dan otomatis

b. Bioremediasi

c. Biofilter

d. Pengolahan Kualitas Air dengan Rawa Buatan (Wetland Constructed).

B. Pelaksanaan

1) Pengorganisasian

PUSAT

PROVINSI

KOTA/KABUPATEN

DIRJEN CIPTA KARYA DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM

DIREKTUR PLP DITJEN CIPTA KARYA

GUBERNUR

WALIKOTA/BUPATI

KONSULTAN BANTEK, DED & SPV

KEPALA DINAS PU/KIMPRASWIL PROVINSI/

INSTANSI TEKNIS LAIN YANG DITUNJUK

SATKER PENG.PLP

KEPALA DINAS PU KOTA/KABUPATEN/

INSTANSI TEKNIS LAIN YANG DITUNJUK

MASYARAKAT DAN SWASTA

SUDIN TATA AIR/ DRAINASE

SUDIN KEBERSIHAN/ PERSAMPAHAN

KONTRAKTOR/ SUPPLIER

KELOMPOK MASYARAKAT DAN USAHA DAUR ULANG

Gambar <!–[if supportFields]> SEQ Gambar_6. \* ARABIC <![endif]–>2<!–[if supportFields]><![endif]–>. Organisasi Pelaksanaan Program Pengelolaan Drainasi Secara Terpadu Berwawasan Lingkungan (ecodrain)

Gambar <!–[if supportFields]> SEQ Gambar_6. \* ARABIC <![endif]–>3<!–[if supportFields]><![endif]–>. Usulan Pengaturan Kewenangan Antar Institusi Terkait dalam Pengelolaan Saluran Drainasi Secara Terpadu Berwawasan Lingkungan

KEWENANGAN /TANGGUNG JAWAB

INSTITUSI

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Aspek Peraturan dan Pengaturan

Penyusunan Pedoman dan Permen/Kepmen Tentang

Ecodrain

X

X

-

-

-

-

-

-

X

Sosialisasi Undang-undang No 7 Tahun 2004 tentang

Sumber Daya Air terutama terkait dengan Ecodrain

X

X

-

X

X

-

-

-

-

Penyusunan Perda Provinsi / SK. Gub / Instruksi Gub.

Tentang Pelaksanaan Ecodrain dan penunjukan

Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Ecodrain Tingkat

Provinsi

-

-

X

X

-

-

-

-

X

Penyusunan Perda Provinsi / SK. Gub / Instruksi Gub.

Tentang Pengendalian Perencanaan Tata Guna Lahan

Dan Perlindungan Alam Daerah Bantaran Sungai

Tingkat Provinsi

-

-

X

X

-

-

-

-

X

Penyusunan Perda Kabupaten Kota / SK. Bupati

Walikota / SK.Bupati Walikota / Instruksi Bupati Walikota

Tentang Pelaksanaan Ecodrain dan penunjukan

Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Ecodrain Tingkat

Kabupaten Kota

-

-

-

-

X

X

X

-

X

Penyusunan Perda Kabupaten Kota / SK. Bupati

Walikota / SK.Bupati Walikota / Instruksi Bupati Walikota

Tentang Pengendalian Perencanaan Tata Guna Lahan

Dan Perlindungan Alam Daerah Bantaran Sungai

Tingkat Kabupaten Kota

-

-

-

X

-

-

X

-

X

Penyusunan Perda Kabupaten Kota / SK. Bupati

Walikota / SK.Bupati Walikota / Instruksi Bupati Walikota

Tentang Mutu / Kualitas Air Sungai

-

-

-

-

-

-

X

-

X

Aspek Teknis dan Operasional

Perencanaan

-

-

X

X

X

-

-

-

X

Pembangunan Fisik

X

X

X

X

X

-

-

-

-

Pengawasan Fisik

X

X

X

X

X

-

-

-

-

Operasional dan Pemeliharaan (O&P)

-

-

-

X

X

X

-

X

-

Sosialisasi Pelaksanaan Fisik

-

-

X

X

X

X

X

X

X

Aspek Pembiayaan

Perencanaan

X

X

X

X

X

-

-

-

-

Pembangunan Fisik

X

X

X

X

X

-

-

-

-

Pengawasan Fisik

X

X

X

X

X

-

-

-

-

Operasional dan Pemeliharaan (O&P)

-

-

-

X

X

X

-

X

-

Sosialisasi Pelaksanaan Fisik

-

-

X

X

X

X

X

X

X

Aspek Peran Masyarakat dan atau Swasta

Pengelolaan Air Limbah dengan SANIMAS

X

-

X

X

X

X

X

X

X

Pengelolaan Sampah dengan Konsep 3 R

X

-

X

X

X

X

X

X

X

Pelatihan dan Capacity Building Kegiatan 3R

dan SANIMAS

X

X

X

X

X

-

-

-

X

Sosialisasi desain elemen sistem drainasi

Berwawasan lingkungan

X

X

X

X

X

X

X

-

X

Sumber : Hasil Kajian Konsultan, 2007.

Keterangan:


A = Direktorat PLP Ditjen Cipta Karya.

B = Ditjen SDA melalui Balai Besar Wilayah Sungai.

C = Pemerintah Daerah c.q. BAPPEDA Provinsi.

D = Dinas PU Provinsi.

E = Dinas PU Kabupaten Kota.

F = Dinas Kebersihan Kabupaten Kota.

G = Dinas / Bidang Lingkungan Hidup Kabupaten Kota.

H = Masyarakat / Swasta (KSM).

I = Perguruan Tinggi / Konsultan / LSM / Organisasi Profesi.


2) Tahap Pelaksanaan

Secara garis besar kegiatan pengelolaan drainasi secara terpadu berwawasan lingkungan (ecodrain) terbagi dalam dua kegiatan pokok yaitu:

· Kegiatan yang bersifat fisik

Kegiatan fisik yang berupa pembangunan prasarana dan sarana, pengadaan barang (M&E), pemeliharaan dan perawatan.

· Kegiatan yang bersifat non fisik

Kegiatan non fisik dapat berupa kegiatan sosialisasi 3R, pengelolaan air limbah domestik dan pengelolaan hujan integratif yang dapat mengembangkan pengelolaan drainasi.

Dalam tahap pelaksanaan dibagi pada beberapa kegiatan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan konstruksi fisik

Pelaksanaan konstruksi fisik merupakan perwujudan fisik dari rencana yang terdapat dalam studi kelayakan dan detail rencana teknis Pengelolaan Drainasi Secara Terpadu Berwawasan Lingkungan (Ecodrain). Pelaksanaan konstruksi antara lain seperti pembangunan pintu air, bendung spillway, saringan sampah manual maupun otomatis, tempat pembuangan sampah (TPS) di lokasi saringan sampah dan bantaran sungai, IPAL Sanimas, MCK komunal, kawasan bioretensi, pavemen berpori, jalan berpori, kawasan parkir ramah lingkungan, rawa buatan, wetland constructed, dlsb.

1) Kegiatan konstruksi fisik dapat berupa kegiatan mendirikan, memperbaiki atau memperluas/menambah prasarana dan sarana sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah disepakati pada tahap perencanaan. Dengan pembangunan konstruksi fisik ini diharapkan permasalahan banjir, genangan, sampah sungai dan pencemaran air dapat dikurangi, sehingga beberapa permasalahan penting daerah perkotaan dapat dieliminir, yang pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap kualitas hidup, kesehatan dan kehidupan manusia dan ekosistem perairan (lingkungan) serta kota.

2) Kegiatan fisik sebagaimana disepakati dalam Daftar Isian Proyek (DIP) yang diselenggarakan secara bersama antara seluruh stakeholder di kawasan yang bersangkutan.

3) Khusus pada kegiatan fisik dari Pemerintah Pusat (Direktorat PLP – Ditjen Cipta Karya, Departemen Pekerjaan Umum) pada beberapa kota sebagai pilot project. Diharapkan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat berkontribusi bagi terwujudnya semua rencana yang ada dalam studi perencanaan Pengelolaan Drainasi Secara Terpadu Berwawasan Lingkungan (Ecodrain). Kontribusi tersebut dapat berbentuk penyiapan lahan, tenaga, dan pendanaan fisik, serta komitmen untuk meneruskan program tersebut secara berkesinambungan.

4) Kegiatan pelaksanaan konstruksi fisik terdiri dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan konstruksi dan tahap pengakhiran (finishing).

b. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa merupakan rencana pengadaan barang dan jasa yang terdapat dalam studi kelayakan dan detail rencana teknis Pengelolaan Drainasi Secara Terpadu Berwawasan Lingkungan (Ecodrain). Pengadaan barang terkait dengan kebutuhan barang mekanikal dan elektrikal dan perangkat dalam sistem informasi seperti perangkat lunak (software) dan perangkat keras (hardware). Pengadaaan barang dalam hal ini seperti pengadaan saringan sampah otomatis, pompa banjir, unit-unit pengolahan otomatis dalam IPAL Sanimas (disesuaikan teknologi), sarana komposting, daur ulang dan pengangkut sampah, sistem pengolahan data dan informasi, dlsb. Pengadaan jasa adalah adalah jasa konsultansi dalam pekerjaan pengawasan dan sosialisasi.

c. Pelaksanaan dan Pengembangan Kegiatan 3R dan SANItasi berbasis MASyarakat (SANIMAS)

Pelaksanaan konstruksi fisik merupakan perwujudan fisik dari rencana yang terdapat dalam studi kelayakan dan detail rencana teknis Pengelolaan Drainasi Secara Terpadu Berwawasan Lingkungan (Ecodrain).

3) Tahap Operasi dan Pemeliharaan

Fasilitas kegiatan fisik dan bantek pengelolaan drainasi secara terpadu berwawasan lingkungan (ecodrain) dari Pemerintah Pusat hanya merupakan stimulan dari Pemerintah Pusat (Direktorat PLP – Ditjen Cipta Karya) yang selanjutnya setelah diserah terimakan kepada Pemerintah Kota/Kabupaten, maka pengelolaan pasca pembangunan pada dasarnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota/Kabupaten.

4) Sosialisasi dan Penguatan Peran Masyarakat dan Swasta

Pengelolaan sampah terpadu berbasis masyarakat adalah suatu pendekatan pengelolaan sampah yang didasarkan pada kebutuhan dan permintaan masyarakat, direncanakan, dilaksanakan (jika feasible), dikontrol dan dievaluasi bersama masyarakat. Dalam pengertian ini pemeran (penguasa, kekuatan) utama dalam pengelolaan sampah adalah masyarakat. Pemerintah dan lembaga lainnya hanyalah sebagai motivator dan fasilitator.

Fungsi motivator adalah memberikan dorongan agar masyarakat siap memikirkan dan mencari jalan keluar terhadap persoalan sampah yang mereka hadapi. Tetapi jika masyarakat belum siap, maka fungsi pemerintah atau lembaga lain adalah menyiapkan terlebih dahulu. Misalnya dengan melakukan pelatihan study banding dan memperlihatkan contoh-contoh program yang sukses dan lain-lain.

Fungsi fasilitator adalah memfasilitasi masyarakat untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah Secara baik dan pengomposan maka tugas fasilitator adalah memberikan kemamuan masyarakat dengan berbagai cara misalnya dengan memberikan pelatihan begitu juga jika masyarakat lemah dalam hal pendanaan, maka tugas fasilitator adalah membantu mencari jalan keluar agar masyarakat mampu mendapat pendanaan yang dibutuhkan, tetapi harus dilakukan secara hati-hati jangan sampai masyarakat tergantung.

Mengapa dalam pengelolaan sampah dilakukan secara berbasis masyarakat karena produsen sampah utama adalah masyarakat, sehingga mereka harus bertanggung jawab terhadap sampah yang mereka produksi.

Sumber sampah yang berasal dari masyarakat, sebaiknya dikelola oleh masyarakat yang bersangkutan agar mereka bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri, karena jika dikelola oleh pihak lain biasanya mereka kurang bertanggung jawab bahkan cenderung destruktif.

Faktor yang mempengaruhi sampah, baik kuantitas dan kualitasnya sampah sangat dipengaruhi oleh berbagai kegiatan dan taraf hidup masyarakat. Beberapa faktor yang penting antara lain;

* Jumlah penduduk. Dapat dipahami dengan mudah bahwa semakin banyak penduduk semakin banyak pula sampahnya. Pengelolaan sampah inipun berpacu dengan laju pertumbuhan penduduk.

* Keadaan sosial ekonomi. Semakin tinggi keadaan social ekonomi masyarakat, seakin banyak jumlah perkapita sampah yang dibuang. Kualitas sapahnya semakin banyak yang bersifat tidak dapat membusuk. Perubahan kualitas sampah ini, tergantung pada bahan yang tersedia, peraturan yang berlaku serta kesadaran masyarakat akan persoalan sampah.

* Kenaikan kesejahteraan inipun akan meningkatkan kegiatan konstruksi dan pembaharuan bangunan-bangunan. Transportasi-pun bertambah dengan konsekuensi bertambahnya volume dan jenis sampah.

* Dengan kemmajuan teknologi. Kemajuan teknologi akan menambah jumlah maupun kuantitas sampah, karena pemakaian bahan baku yang semakin beragam, cara pengepakan dan produk manufaktur yang semakin beragam pula.

Kenyataan yang ada saat ini adalah bahan sampah sulit dikelola oleh berbagai hal;

* Cepatnya berkembangnya teknologi, lebih cepat daripada kemampuan masyarakat untuk mengelola dan memahami persoalan sampah.

* Meningkatnya tingkat hidup masyarakat, yang tidak disertai dengan keselarasan pengetahuan tentang persampahan.

* Meningkatnya biaya operasional dan pengelolaan sampah.

* Penanganan sampah 3 R adalah konsep penanganan sampah dengan cara reduce / mengurangi, reuse / menggunakan kembali, dan recycle / mendaur ulang sampah mulai dari sumbernya, dalam hal ini adalah kawasan yang potensial sebagai sumber sampah sungai.

C. Pengendalian

Tiga tujuan umum pengendalian kegiatan ecodrain adalah untuk:

· Meyakinkan terlaksananya tujuan yang telah ditetapkan, termasuk apa yang digariskan dalam rencana, kebijakan, prosedur, dan semuanya sejalan dengan peraturan dan perundang-undangan yang mengikat kegiatan;

· Menjamin pelaksanaan kegiatan berdsarkan dokumen perencanaan dan studi; dan

· Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan.

Studi kelayakan dan Bantuan Teknis (Bantek) merupakan alat kendali pelaksanaan pengelolaan drainasi secara terpadu berwawasan lingkungan (ecodrain). Kegiatan pengendalian dilaksanakan pada setiap tahapan pelaksanaan sejak tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan ecodrain.

Pengendalian pelaksanaan dilakukan oleh Satuan Kerja Pengembangan PLP tingkat provinsi dan atau dinas teknis setempat atau unit pengelola teknis/UPT/badan tertentu sesuai kewenangan yang ditetapkan oleh kelembagaan pemrakarsa kegiatan ecodrain atau dapat ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan para pemangku kepentingan.

D. Monitoring dan Evaluasi

Sistem diatas perlu dilengkapi dengan sistem informasi yang terencana sebagai bahan masukan bagi upaya-upaya Pengelolaan Drainasi Secara Terpadu Berwawasan Lingkungan (ecodrain) pada lokasi/kawasan lainnya.

Tujuan dari sistem monitoring dan evaluasi adalah sebagai berikut:

a) Memantau/memonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan drainasi secara terpadu berwawasan lingkungan (ecodrain).

b) Mengendalikan kinerja pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan drainasi secara terpadu berwawasan lingkungan (ecodrain).

c) Memberikan bahan masukan untuk persiapan pelaksanaan kegiatan dan pengembangan program pada tahun berikutnya.

d) Memberikan bahan untuk kelengkapan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan drainasi secara terpadu berwawasan lingkungan (ecodrain).

e) Memberikan informasi yang lengkap yang terkait langsung maupun tidak langsung dengan program pengelolaan drainasi secara terpadu berwawasan lingkungan (ecodrain).

Untuk lebih mengoptimalkan kegiatan monitoring dan evaluasi proram dan kegiatan pengelolaan drainasi secara terpadu berwawasan lingkungan (ecodrain) perlu dikembangkan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berjenjang baik menggunakan perangkat lunak (software) maupun berupa buku laporan (hardware).

***


[1] Draf Academic Paper RUU Pengelolaan Persampahan, JICA, 2007.

[2] Sumber : KLH, 2004. Buku: Makalah Terpilih (Sub Tema 2) : “Ekoteknologi Sebagai Alternatif Pengelolaan Sumber Daya Air”, Ratna Hidayat, Kumpulan Makalah Tema Air dan Budaya (Seminar Nasional Hari Air Dunia XIV 2006), Gd.Sapta Taruna, Dep.Pekerjaan Umum

[3]Metode perhitungan IP merujuk dari: Sumitomo dan Nemerow (1970), Universitas Texas, A.S. dalam Lampiran II, Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, Nomor : 115 Tahun 2003, Tanggal: 10 Juli 2003 tentang Penentuan Status Mutu Air Dengan Metoda Indeks Pencemaran.

Oleh: Dr. Ir. Edwan Kardena (Teknik Lingkungan – ITB Bandung)

Dapat diartikan sebagai Clean-Up, atau upaya pengembalian kualitas lingkungan kepada kondisi sebelum terjadi pencemaran

Lebih umum ditujukan pada kasus kasus pencemaran di tanah (termasuk air tanah) atau lahan tercemar

Namun juga secara luas diartikan untuk pemulihan lingkungan (tidak hanya lahan) tercemar, termasuk lingkungan perairan dan udara

Di Indonesia saat ini lebih banyak diaplikasikan untuk menanggulangi pencemaran akibat sludge atau ceceran minyak di industri MIGAS

Apakah Bioremediasi dapat diaplikasikan untuk memulihkan atau membersihkan sungai, saluran, kolam, danau yang tercemar?

Bioremediasi Badan Air

Secara teoritis jauh lebih mudah daripada melakukan pemulihan lahan tercemar namun pada kenyataannya jauh lebih kompleks karena banyak faktor yang terlibat, diantaranya

Cakupan area pencemaran yang jauh lebih luas

Stake holder yang lebih banyak

Polutan lebih mobile

Dengan demikian maka remediasi badan air berupa sungai, akan jauh lebih kompleks dari pada meremediasi kolam, danau, atau saluran drainase (makro)

Sebagai contoh: Program Restoring/Cleaning Up the Industrialized Mahoning River, di USA, direncanakan untuk periode 1997-2017 (20 tahun) dengan tahapan:

Phase 1 : Reconnaissance 1997-1999

Phase 2 : Feasibility 2002-2004

Phase 3 : Pre-construction 2005-2006

Phase 4 : Construction 2007-2017

Bioremediasi badan air dapat dilakukan pada 3 komponen sbb:

Komponen airnya sendiri (perbaikan kualitas air)

Komponen padatan yang berada dipermukaan (sampah, skim, busa)

Komponen sludge atau lumpur yang berada di dasar.

Perbaikan Kualitas Air

Perbaikan kualitas air harus dilakukan pada level hulu, dalam hal ini sumber-sumber pencemar (begin of pipe approach). Dalam kontek tersebut maka program keberadaan IPAL/WWTP di industri2 atau Sewage Plant suatu kota masuk dalam kategori ini.

Pencemaran dari daerah pertanian harus dilihat pada persfektif yang lebih luas, melibatkan upaya-upaya teknik pertanian yang lebih bersih misalnya dengan menghindari penggunaan pestisida dari golongan POPs

Pencemaran dari drainase terutama pada musim hujan harus melibatkan konsep pembuatan jaringan/sistem drainase yang lebih ramah lingkungan (Eco-urban drainage) atau Sustainable Urban Drainage System.

Penyisihan Padatan di Permukaan

Penyisihan padatan dipermukaan, akan terkait dengan pengelolaan persampahan. Mengurangi volume sampah yang dibuang ke badan air, melakukan pengerukan sampah dipermukaan dan upaya-upaya lain yang relevan.

Padatan hasil pengerukan apabila berupa sampah maka akan masuk pada sistem pengelolaan persampahan

Padatan yang bukan berupa sampah, apabila berupa komponen organik maka dapat di Bioremediasi.

Perbaikan Kualitas Dasar Badan Air (Sludge/Lumpur/Endapan)

Pada umumnya perbaikan kualitas dasar badan air dilakukan secara ek-situ, yaitu dengan mengeruk/mengangkat sludge atau endapan. Namun pada saat ini endapan atau sludge hanya dibiarkan saja tanpa diolah sehingga terkesan memindahkan pencemaran ketempat lain.

Teknik pengolahan sludge secara ek-situ dapat mengikuti teknik yang sudah umum dalam bioremediasi yaitu diantaranya land-farming, biopile, komposting, windrow.

Pencemaran oleh logam berat tidak dapat dilakukan dengan teknik bioremediasi seperti diatas, namun dapat dilakukan dengan Phytoremediasi setelah Bioremediasi.

Perbaikan Kualitas Saluran

Perbaikan kualitas saluran-saluran kecil (drainase makro dan mikro) dapat dilakukan dengan mengangkat materi pencemar yang berada dalam badan saluran, mengumpulkannya pada satu tempat tertentu untuk di bioremediasi secara terpusat.

  • Sebagaimana laiknya kegiatan clean-up, maka setelah proses bioremediasi maka harus dilakukan upaya-upaya pencegahan agar pencemaran dapat dikurangi atau bahkan ditiadakan

Sumber: Disarikan dari Materi Ekspose beliau pada Workshop Penyempurnaan Draf Pedoman Ecodrain Edisi 2007, 12 Juni 2008, Hotel Nikko Jakarta.

Mengapa ecodrain?

Pengelolaan Drainase perkotaan dan perdesaan di Indonesia saat ini secara umum dapat dikatakan telah mengalami kegagalan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kejadian-kejadian yang melanda dihampir semua kota seperti kejadian banjir, genangan dan pencemaran air serta permasalahan ikutannya seperti kerusakan habitat perairan (terumbu karang, pantai dan sungai), berkembangnya penyakit yang berasal dari perairan (waterborne deases), kerugian ekonomi dan keuangan akibat banjir dan masalah kesehatan, dlsb menjadikan kegagalan pengelolaan Drainase menjadi permasalahan yang membutuhkan penyelesaian yang tidak dapat ditunda-tunda lagi.

Akumulasi antara dampak kesalahan dalam pengelolaan hujan dan kesadaran lingkungan tersebut memberikan inspirasi untuk mengembangkan model pengelolaan Drainase, yakni dengan pendekatan ecodrain. Pendekatan ini dapat disebut juga dengan pendekatan integralistik dengan implementasi berupa usaha untuk melakukan pengelolaan Drainase secara komprehensif dan terpadu serta memasukan faktor ekologi/lingkungan dalam setiap usaha pengelolaan Drainase.

Menurut Maryono (2001)[1] yang mengusulkan Konsep Eko-Drainase (Eco-Drainage Concept) yaitu, “Release of excess water to the rivers at an optimal time which doesn’t cause hygenic and flood problems”; Eko-Drainase diartikan suatu usaha membuang/mengalirkan air kelebihan ke sungai dengan waktu seoptimal mungkin sehingga tidak menyebabkan terjadinya masalah kesehatan dan banjir di sungai terkait (akibat kenaikan debit puncak dan pemendekan waktu mencapai debit puncak). Dari pengertian ini dapat diuraikankan ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam konsep eko-Drainase yakni pendekatan eko-hidraulik, yakni pengelolaan Drainase yang dilakukan dengan memperhatikan fungsi hidraulik dan fungsi ekologi, serta pendekatan kualitas air, yakni upaya meminimalkan dan atau meniadakan pencemaran air yang dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi manusia dan flora-fauna.

Konsep ecodrain merupakan salah satu unsur dari konsep pengelolaan hujan integratif (Integrated Stormwater Management). Pengelolaan secara integratif ini bukan hanya diartikan secara administratif dari hulu ke hilir, namun juga harus diartikan secara substantif menyeluruh menyangkut seluruh aspek yang berhubungan dengan Drainase, yang meliputi semua aspek; aspek teknis operasional pengelolaan Drainase, kelembagaan/institusi, keuangan/pembiayaan, peran masyarakat dan atau swasta dan hukum peraturan.


[1] Maryono, Agus Dr-Ing.Ir, Eko-Hidraulik Pembangunan Sungai : Menanggulangi Banjir dan Kerusakan Lingkungan Wilayah Sungai, Edisi ke-2, Penerbit, Magister Sistem Teknik Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2005. halaman  28.

Ecodrain Concepts!

Beranjak dari meningkatnya permasalahan banjir, genangan dan drainase di kawasan perkotaan serta permasalahan peningkatan pencemaran air, sampah perairan dan sedimen yang sampai ini belum bahkan tidak dapat teratasi dan terus meningkat seiring dengan perkembangan kota, sekalipun telah dilaksanakan berbagai upaya pembangunan infrastruktur drainase, sampah dan air limbah, Pemerintah berusaha melakukan bimbingan teknik rekayasa dan rancang bangun sistem pengelolaan drainase dan persampahan, pembinaan dan penataan sistem pengelolaan drainase dan persampahan yang diharapkan dapat mengurangi permasalahan tersebut diatas.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam upaya pemulihan pencemaran air oleh limbah cair perkotaan, sampah perairan dan sedimen adalah dengan penyelenggaraan konsep pengelolaan dranasi secara terpadu berwawasan lingkungan yang kemudian disebut konsep ecodrain.
Ecodrain sendiri dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian usaha sejak dari sumber (hulu) sampai ke muara (hilir) untuk membuang/mengalirkan hujan kelebihan melalui saluran Drainase dan atau sungai ke badan air (pantai/laut, danau, situ, waduk, dan bozem) dengan waktu seoptimal mungkin sehingga tidak menyebabkan terjadinya masalah kesehatan dan banjir di dataran banjir yang dilalui oleh saluran dan atau sungai tersebut (akibat kenaikan debit puncak dan pemendekan waktu mencapai debit puncak). Dari pengertian ini dapat diuraikankan ada 2 (dua) pendekatan yang digunakan dalam konsep ecodrain yakni pendekatan eko-hidraulik, yakni pengelolaan Drainase yang dilakukan dengan memperhatikan fungsi hidraulik dan fungsi ekologi, serta pendekatan kualitas air, yakni upaya meminimalkan dan atau meniadakan pencemaran air yang dapat menyebabkan masalah kesehatan bagi manusia dan flora-fauna.

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.